2 hari yang lalu
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pihaknya tetap mengkaji rencana publikasi obligasi wilayah alias municipal bonds oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya belum memerlukan publikasi obligasi untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Purbaya menganggap Jakarta tetap mempunyai kapabilitas anggaran serta keahlian finansial nan sangat memadai.
“Saya belum tahu wilayah mana nan bakal mengeluarkan [obligasi], mungkin nan paling depan Jakarta katanya mengeluarkan. Tapi Jakarta gak perlu juga ngeluarin bonds, uangnya kebanyakan,” ucap Purbaya dalam gelaran Sarasehan 100 Ekonom di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9).
Purbaya mengaku bakal berhati-hati mengenai perizinan publikasi obligasi oleh pemerintah daerah. Ia mau mencegah akibat kandas bayar nan berpotensi memicu guncangan pada perekonomian nasional.
“Kalau gak hati-hati kita [bisa] seperti Brasil alias Argentina waktu itu, Brasil ketika daerahnya gak bisa bayar...juga bakal goncang semua perekonomiannya,” ucapnya.
Purbaya pun mengusulkan pengganti pendanaan prasarana bagi pemda seoerti akomodasi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias PT SMI.
Melalui sistem ini, pengembalian pembiayaan bakal dipotong secara berkala dari biaya transfer pemerintah pusat ke daerah.
“Sehingga nan terjadi adalah duit ke wilayah disalurkan, tapi betul-betul jadi barangnya. Kita tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, dia ahli swasta kira-kira. Teliti [dengan[ proyek-proyek nan dia jalankan,” tutur Purbaya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerbitkan obligasi wilayah senilai Rp 5,6 triliun pada 2027. Dari jumlah tersebut, kata Pramono, senilai Rp 2,7 triliun bakal dipakai untuk membangun LRT Jakarta trase Manggarai-Dukuh Atas dan sisanya membangun RS Sumber Waras.
Menurut Pramono, rencana publikasi obligasi telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Secara prinsip, kata Pramono, Kemenko Bidang Perekonomian telah memberikan sinyal positif.
Namun, tetap perlu pembahasan dan persetujuan dari kementerian mengenai lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu. Pramono berambisi proses tersebut dapat segera rampung sehingga izin publikasi obligasi wilayah bisa dikeluarkan.
"Saya meyakini Jakarta pasti bisa untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan izinnya segera bisa dikeluarkan," kata Pramono.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·