Purbaya Kecolongan Soal Anggaran Motor Listrik SPPG MBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, anggaran pengadaan motor listrik baru Badan Gizi Nasioanl (BGN) untuk SPPG pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG) nan viral terjadi sebelum dirinya menjabat.

Sebagaimana diketahui, Purbaya menjabat sebagai menteri finansial mulai 8 September 2025, menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati nan sudah menduduki bangku bendaharawan negara selama satu dekade.

"Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Oleh karena itu, Purbaya merasa seperti kecolongan anggaran itu tetap terealisasi sebagian. Padahal, dia menyatakan telah menolak penggunaan anggaran untuk membeli motor operasional Kepala SPPG itu.

"Tahun lampau itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya, seingat saya, saya tanya sudah ditolak. Tapi rupanya sebagian sudah sempat lolos," tegasnya.

Meski begitu, dia memastikan untuk penyelenggaraan anggaran tahun ini, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya telah memblokir pengajuan anggaran nan tidak berangkaian langsung dengan program prioritas.

"Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian," ungkap Purbaya sembari menekankan lagi bahwa "ke depan tidak ada lagi," anggaran shopping K/L model itu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan, motor listrik baru itu sudah dirancang dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). N

Nantinya motor listrik tersebut bakal digunakan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari support operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Ia mengatakan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan baru terjadi pada 2026 lantaran mengikuti sistem manajemen dan finansial pemerintah.

"Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengusulkan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA alias Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tidak sepenuhnya terealisasi sesuai rencana awal. Hingga pemisah akhir pada 20 Maret 2026, penyedia hanya bisa memenuhi sebagian kontrak.

"Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% alias sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit nan dikontrakkan. Sisa biaya nan telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA berbarengan dengan pembayaran tahap 2," ujar dia.

Secara total, realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari sasaran awal 25.644 unit. BGN juga meluruskan info nan beredar soal jumlah kendaraan.

Dadan pun menegaskan berita nan menyebut jumlah motor mencapai 70.000 unit tidak benar. Selain itu, BGN menekankan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan tersebut. Motor listrik nan dibeli mempunyai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 48,5% dan diproduksi di Citeureup, Jawa Barat.

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN nan signifikan," kata Dadan.

(arj/haa) [Gambas:Video CNBC]