Purbaya ke Pengusaha Nikel: Kalau Untung Diam, Rugi Minta Kompensasi!

Jakarta -

Pengusaha nikel meminta pemerintah menunda kebijakan bea keluar untuk ekspor produk nikel dan rencana revisi Harga Mineral Acuan (HMA). Permintaan ini muncul lantaran adanya kenaikan nilai sulfur imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menanggapi perihal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bakal mengkaji terlebih dulu kondisi struktur biayanya.

Di sisi lain, Purbaya menyentil pelaku upaya nan kerap meminta kompensasi kepada pemerintah ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan ketika industri sedang alami keuntungan, kata Purbaya biasanya mereka diam.

"Kita lihat dulu seperti apa struktur cost nya. Kan produknya hilirnya beli dari sini, murah nikelnya, berapa persen gitu nilai internasional. Waktu itu kok dia nggak ribut, diam-diam aja jika untung. Kalau rugi, minta langsung kompensasi. Tapi kelak kita pelajarin, ya," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Selain itu, Purbaya mengatakan tetap ada praktik nan gelap dalam industri nikel. Misalnya, tetap adanya produk biji nikel nan diekspor padahal pemerintah telah melarang perihal tersebut.

"Kan nan gelap-gelap banyak. Kalau itu saya nggak perlu naikan HMA itu kan. HMA itu pasti kan nikel mentahnya. Jadi kenapa ada HMA berfaedah kan ada nan itu nan nggak bisa dianggap nggak ada," katanya.

Terkait kapan diterapkannya bea keluar dan berapa level Harga Mineral Acuan (HMA) untuk produk nikel, Purbaya belum dapat memastikannya lantaran tetap dibahas.

"Ini tetap didiskusikan bentar lagi. Tapi, sudah pasti bakal diberikan BEA keluar, maupun adanya HMA," ujarnya.

(hns/hns)