Purbaya: Anggaran Dijaga, Program Berdampak Jangan Diganggu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(MI/Insi Nantika Jelita)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung. Kunjungan ini bermaksud untuk meninjau kedisiplinan pengelolaan anggaran serta memantau langsung penyelenggaraan sejumlah program strategis nasional di wilayah tersebut.

Dalam keterangan tertulis nan diterima di Jakarta, Senin (26/8), Purbaya menekankan pentingnya disiplin anggaran bagi seluruh instansi. Menkeu memberikan perhatian unik pada perencanaan shopping pegawai agar dilakukan secara tepat sejak awal tahun. Hal ini bermaksud untuk menghindari munculnya persoalan pagu minus pada akhir tahun anggaran.

Purbaya juga menegaskan bahwa pergeseran anggaran, terutama untuk menutup kekurangan shopping pegawai, tidak boleh mengorbankan program-program nan berakibat langsung kepada masyarakat. Kebijakan tersebut hanya diperbolehkan dalam kondisi nan sangat mendesak.

Evaluasi Program Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa

Selain aspek manajerial anggaran, Menkeu meninjau perkembangan program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan info Kanwil DJPb Jabar, survei telah dilakukan terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat di Jawa Barat.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah dalam keadaan baik dengan akomodasi lengkap, termasuk seragam siswa, penggunaan smartboard di setiap kelas, serta penyediaan satu laptop untuk setiap siswa. Meski mempunyai kelebihan fasilitas, Purbaya menilai program ini tetap minim eksposur.

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini mempunyai beragam keunggulan, tetapi tetap kurang mendapatkan eksposur,” ujar Purbaya. Ia meminta pemerintah wilayah meningkatkan komunikasi agar masyarakat lebih memahami faedah program tersebut.

Terkait KDKMP, saat ini terdapat 5.970 unit di Jawa Barat. Dari sasaran survei 147 unit, sebanyak 22 KDKMP telah diverifikasi dengan hasil menunjukkan beberapa gedung telah selesai dikonstruksi.

Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Fokus peninjauan juga tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di Jawa Barat, terdapat 6.794 unit SPPG dengan realisasi survei mencapai 275 unit, melampaui sasaran awal sebanyak 199 unit.

Setiap unit SPPG mempunyai kapabilitas produksi antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima faedah program ini mencakup siswa dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat, balita, serta ibu mengandung dan menyusui. Secara umum, kualitas makanan dinilai baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengawasan, Menkeu menginstruksikan Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala 1 sampai 5. Indeks ini bakal menjadi instrumen pengukur kualitas penyelenggaraan sekaligus perangkat komparasi keahlian SPPG antarwilayah secara nasional. (Ant/E-3)