Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 T pada 2027 untuk Apa Saja? Ini Detailnya

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.(Dok. Antara)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengusulkan pagu sugestif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Menkeu menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut dirancang untuk mendukung tiga pilar utama: menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas jasa publik, serta mendorong transformasi ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan.

“Pagu sugestif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,8 triliun. Secara tren, usulan ini setara dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dilakukan penyesuaian efisiensi,” ujar Purbaya.

Langkah ini, lanjutnya, selaras dengan kebijakan nasional mengenai penajaman shopping negara. Kementerian/Lembaga (K/L) diinstruksikan untuk mengoptimalkan sumber daya nan ada guna menjawab kebutuhan pembangunan nan terus meningkat.

Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan paparan Menkeu, pengedaran anggaran Rp49,8 triliun tersebut dibagi ke dalam beberapa kegunaan utama, yakni:

• Fungsi Pelayanan Umum: Rp45,519 triliun (alokasi terbesar).
• Fungsi Pendidikan: Rp3,996 triliun.
• Fungsi Ekonomi: Rp284,71 miliar.

Seluruh anggaran tersebut bakal disalurkan melalui lima program strategis Kemenkeu guna menyokong Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Performa Ekonomi 2026:

Di hadapan personil dewan, Purbaya juga memaparkan capaian ekonomi sepanjang 2026 nan tetap solid:

• Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 mencapai 5,61% (yoy).
• Realisasi Pendapatan Negara hingga Mei 2026 tembus Rp1.185 triliun (naik 19,1%).
• Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.365,4 triliun (naik 34,4%).
• Pembiayaan terealisasi Rp379,4 triliun dengan defisit nan tetap terkendali.

Tata Kelola dan Kepuasan Layanan

Selain aspek fiskal, Kemenkeu menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola internal. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tercatat naik dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada skala 5 di tahun 2025.

Dari sisi akuntabilitas, Kemenkeu sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 15 kali berturut-turut untuk laporan finansial bagian anggaran 015.

“Kuatnya esensial ekonomi domestik nan didukung kebijakan solid menjadi landasan kokoh bagi kami untuk menyongsong dinamika ekonomi pada tahun 2027 mendatang,” pungkas Purbaya. (Ant/H-3)