Pulihkan Pasokan BBM, IESR Rekomendasikan 4 Langkah Ini

ilustrasi(Antara)

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah terdampak krisis dalam tujuh hingga sepuluh hari ke depan. Seperti diberitakan, kelangkaan BBM nan terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra. Untuk itu, IESR merekomendasikan empat langkah utama.

Pertama, tambahkan volume sementara di wilayah nan terverifikasi kekurangan dan lakukan redistribusi antar-terminal setiap hari.

Kedua, lindungi kebutuhan BBM untuk jasa publik kritis dan golongan masyarakat rentan. "Sediakan antrean alias waktu jasa unik bagi pikulan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, petani, dan jasa publik lainnya" kata CEO IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Senin (14/9).

Ketiga, bangun kepercayaan publik melalui transparansi data. Publikasikan stok terminal, agenda pengiriman, kesiapan SPBU, waktu antre, dan kuota harian secara berkala agar kepanikan tidak memicu pembelian berlebihan.

Keempat, tindak pelanggaran secara tegas. Gunakan info transaksi untuk mendeteksi pembelian berulang dan tangki modifikasi tanpa menghalang konsumen nan sah, serta tindak pihak nan memanfaatkan krisis untuk menimbun BBM.

"Perlu diingat bahwa menambah kuota tanpa memperbaiki sasaran subsidi hanya bakal mengulang masalah. Dalam jangka menengah, pemerintah kudu mengalihkan subsidi berbasis komoditas menjadi support berbasis penerima manfaat," ujar Fabby.

Menurutnya, reformasi kudu dilakukan berjenjang dengan info sosial ekonomi nan diperbarui, sistem pengaduan nan mudah, serta kompensasi sebelum penyesuaian harga. Angkutan umum, nelayan, petani, dan upaya mikro nan betul-betul berjuntai pada BBM juga perlu mendapat perlindungan nan terukur.

“Reformasi subsidi BBM tidak boleh terus ditunda demi ketenaran jangka pendek. Presiden perlu segera menyampaikan rencana, tahapan, dan perlindungan sosial nan jelas. Penghematan subsidi kudu diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, persediaan BBM regional, dan daya terbarukan,” kata Fabby.

"Masyarakat tidak boleh terus bayar kegagalan tata kelola daya melalui antrean panjang, kehilangan pendapatan, dan kenaikan biaya hidup. Pemulihan pasokan kudu segera dilakukan, tetapi setelah itu pemerintah kudu membenahi sistem subsidi dan tata kelola daya secara menyeluruh," pungkasnya. (E-3)