Publik Nilai Kerukunan Antarumat Beragama Jadi Capaian Terbaik Pemerintah

Warga lintas kepercayaan bersilaturahim dengan umat Buddha dalam seremoni Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 BE tahun 2026 di Dusun Thekelan, Desa Batur, Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/5/2026).(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

KERUKUNAN antarumat berakidah menjadi aspek nan paling banyak dinilai positif oleh masyarakat terhadap keahlian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu terungkap dalam Survei Nasional Poltracking Indonesia nan dilaksanakan pada 14–20 Agustus 2026. Sebanyak 72,5 persen responden menilai pemerintah sukses menjaga kerukunan antarumat beragama.

Capaian tersebut menjadi persentase tertinggi dibandingkan sejumlah persoalan lain nan menjadi bagian dari penilaian publik dalam survei.

Survei Agustus 2026 juga merupakan survei nasional ketiga nan dilakukan Poltracking sepanjang tahun ini. Pada survei sebelumnya nan digelar pada Maret dan Mei 2026, kerukunan antarumat berakidah juga konsisten menempati posisi teratas sebagai aspek nan dinilai sukses ditangani pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menyambut positif hasil survei tersebut. Menurutnya, capaian dalam menjaga kerukunan tidak hanya merupakan hasil kerja pemerintah, tetapi juga kontribusi masyarakat.

"Tentu ini adalah sebuah pencapaian nan menggembirakan, khususnya bagi kami di Kementerian Agama. Saya yakin, ini bukan hanya lantaran hasil kerja pemerintah, tapi ini juga hasil dari upaya masyarakat nan sama-sama menjaganya," kata Kamaruddin di Jakarta, Kamis (3/9).

Kamaruddin menilai kerukunan antarumat berakidah mempunyai posisi krusial dalam mendukung pembangunan nasional. Karena itu, kondisi kehidupan keagamaan nan tenteram dan selaras perlu dipertahankan sekaligus diperkuat secara bersama-sama.

"Kita semua kudu terus menjaga sekaligus terus meningkatkan kerukunan antarumat berakidah nan sudah sangat baik ini," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian Agama terus melakukan langkah antisipatif terhadap beragam dinamika kehidupan keagamaan nan berkembang di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas kerukunan.

"Pada saat nan sama, kami di Kementerian Agama juga terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan dan memitigasi beragam dinamika nan muncul di lapangan," ujarnya.

Penilaian positif publik tersebut sejalan dengan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 nan berada di nomor 77,89. Nilai tersebut tercatat sebagai nan tertinggi selama 11 tahun pengukuran IKUB.

Kemenag menilai kerukunan tidak semata-mata dapat dilihat dari capaian survei alias indeks. Kondisi tersebut merupakan modal sosial nan krusial untuk mendukung pembangunan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh agama, dan masyarakat dinilai perlu terus diperkuat.

Survei Nasional Poltracking Indonesia kali ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden. Survei mempunyai margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (P-4)