Abraham Samad: Indonesia Butuh Grand Design Pemberantasan Korupsi

Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat memandang ancaman dari perubahan ruang publik. Demokrasi memerlukan percakapan dan nalar, tetapi ruang digital justru berpotensi mengubah logika publik menjadi emosi.

"Banjir info bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, beragam corak noisy. Tetapi saya percaya pada akhirnya masyarakat bakal mencari air bersih," kata dia.

Menurut Komaruddin, 'air bersih' itu adalah info nan kredibel, terverifikasi, berimbang, dan berpijak pada bukti. Ia juga mengingatkan bahwa kepintaran artifisial adalah agent without feeling, tanpa hati.

Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. "Jangan puas menjadi content creator. Jadilah idea creator," ungkapnya.

Sementara, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menawarkan jawaban dari sisi identitas. Di tengah perubahan nan cepat, dia memandang kebudayaan bukan ornamen, melainkan fondasi.

Indonesia, kata dia, bukan sekadar nation state, tetapi juga civilizational state dengan lapisan peradaban panjang dan keragaman budaya nan besar.

"Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujar Fadli.

Kebudayaan dapat menjadi modal ekonomi, soft power, sekaligus kekuatan nan menjaga Indonesia tetap mempunyai injakan ketika bumi berubah.

Di kesempatan nan sama, master perubahan Rhenald Kasali mengatakan, perubahan paling dekat dengan manusia datang dari teknologi. Dia menyebutnya dengan istilah human disruption.

Menurutnya, teknologi tidak lagi hanya mengubah perusahaan alias pekerjaan, tetapi mulai mengubah perhatian, pilihan, kenyamanan, perilaku, dan identitas manusia.

"Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya merubah bisnis, bukan hanya merubah kegiatan-kegiatan, tapi merubah manusianya, aktornya," kata Rhenald.

Algoritma dapat mengarahkan perhatian. Terlalu banyak pilihan dapat membingungkan. Kenyamanan mengubah perilaku. Internet apalagi ikut membentuk identitas.

Di sinilah paradoks perubahan muncul. Teknologi membikin pengetahuan tersedia di mana-mana, tetapi tidak otomatis membikin manusia lebih berdaya.

"Monopoli pengetahuan bukan lagi berada di tangan kampus alias di sekolah. Sekarang pengetahuan ada di mana-mana," tutur Rhenald.