Puan Minta Penjelasan Harga BBM Nonsubsidi Naik: Sampai Kapan?

Jakarta -

Sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi resmi mengalami kenaikan nilai sejak Sabtu, 18 April kemarin. Kenaikan nilai ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan BP.

Kenaikan nilai BBM nonsubsidi ini bertindak untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex untuk produk keluaran Pertamina. Sementara di BP, kenaikan nilai terjadi pada produk BP Ultimate Diesel. Beberapa produk bahan bakar harganya mulai tembus hingga Rp 20 ribu per liter lebih.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani, meminta pemerintah menjelaskan argumen kenaikan nilai tersebut. Ia juga meminta pemerintah untuk memberi kepastian kepada publik berapa lama kenaikan nilai BBM nonsubsidi ini bakal terjadi.

"Pemerintah kudu bisa memitigasi kesiapan mengenai dengan nilai BBM, dengan adanya kenaikan nilai bensin nonsubsidi, tentu saja kudu ada keadilan dan diberikan penjelasan, kenapa nilai tersebut naik? Dan sampai kapan? Dan apakah nilai tersebut bakal terus naik alias tidak? Dan pertimbangan ini tentu saja kudu disampaikan secara berkala," ungkap Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Puan juga meminta pemerintah untuk memitigasi akibat perang AS terhadap nilai BBM di Indonesia. Pasalnya, perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran tetap susah ditebak kapan bakal berakhir.

"Jadi memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala perihal nan kemungkinan-kemungkinan, nan bakal terjadi. Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik nan terjadi, apakah perang ini bakal bersambung alias terus alias setop," pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, Puan mengatakan, akibat perang ini juga mulai dirasakan oleh Indonesia. Ia mengatakan, nilai bahan minyak melemahkan nilai tukar rupiah, mengerek nilai plastik, hingga mengganggu investasi.

Puan mengatakan, perang nan terjadi jauh dari Indonesia tetapi berakibat terhadap perekonomian nasional. Tak hanya nilai dan stabilitas ekonomi, dia juga menyebut akibat perang juga turut menggegurus daya beli masyarakat.

Puan menilai, otoritas moneter dan fiskal kudu mengambil kebijakan nan dapat menjaga perekonomian nasional tetap stabil. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal juga diharapkan dapat menguatkan perekonomian rakyat.

"Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan nan dapat menjaga perekonomian nasional melangkah dan masyarakat tetap mempunyai keahlian memenuhi kebutuhan hidupnya," ungkap Puan dalam pidatonya di agenda Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

(acd/acd)