2 minggu yang lalu
Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya peran wanita di parlemen. Menurutnya, keterwakilan wanita di ranah legislatif kudu membawa perubahan nan berakibat dan nyata.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam aktivitas forum obrolan berjudul 'Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan' nan digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Forum ini turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, Ketua Presidium KPPRI, Badikenita BR. Sitepu beserta seluruh jejeran pengurus, perwakilan Duta Besar dan Kedutaan Besar Negara Sahabat, perwakilan dari UN Women, organisasi perempuan, NGO, sejumlah organisasi wanita internasional, dan personil DPR RI perempuan.
Puan pun menyampaikan pujian kepada Kaukus Perempuan Perempuan nan merupakan wadah bagi personil DPR perempuan, atas forum obrolan nan digelar hari ini.
"Izinkan saya, sebagai Ketua DPR RI sekaligus bagian dari perjalanan panjang aktivitas wanita Indonesia, menyampaikan apresiasi nan tulus kepada Presidium KPPRI nan telah menginisiasi forum berhistoris ini," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
"Ini bukan sekadar pertemuan, ini adalah sebuah deklarasi kolektif bahwa keterwakilan wanita di parlemen kudu diterjemahkan menjadi perubahan nan nyata dan berdampak," sambung Puan.
Puan lampau menekankan tentang peran wanita dalam parlemen nan dirasa tetap dapat dimaksimalkan secara lebih lagi.
"Saya mau membujuk kita semua memulai dari sebuah pertanyaan nan sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu: 'mengapa kehadiran wanita di parlemen belum cukup?" ucapnya.
"Perempuan Indonesia sudah tidak perlu membuktikan bahwa mereka mampu. Pertanyaan hari ini bukan lagi 'apakah', melainkan 'seberapa jauh' dan 'dengan sistem seperti apa'," lanjut Puan.
Dia turut menyinggung tentang peningkatan keterwakilan wanita di bangku Senayan. Meski belum mencapai periode pemisah ideal, kata Puan, namun bertambahnya jumlah personil DPR wanita di periode ini menunjukkan adanya titik kemajuan.
"Hari ini, 130 dari 580 personil DPR RI adalah perempuan, alias 22,4 persen. Angka ini lebih baik dari periode sebelumnya. Dan nomor ini patut kita syukuri," ujarnya.
"Namun kita juga kudu jujur, standar keterwakilan berarti secara internasional ada di nomor 30 persen. Kita tetap berada di bawah periode pemisah itu," tambah Puan.
Lebih lanjut, Puan membujuk KPPRI untuk merefleksikan diri mengenai dedikasi wanita sebagai pengambil keputusan di ruang-ruang parlemen namun dinilai belum selalu ikut merancang ruangan itu.
"Inilah nan saya sebut sebagai jarak antara representasi dan transformasi. Dan menutup jarak itulah nan menjadi misi forum ini hari ini," ungkapnya.
Menurut Puan, jumlah wanita di DPR nan terus meningkat merupakan modal kekuatan KPPRI. Jika diorganisir dengan baik, perihal tersebut dinilai bisa menjadi kekuatan legislasi nan tidak tertandingi.
"Di peringatan Hari Kartini saya pernah menyampaikan bahwa Kartini tidak menunggu sistemnya sempurna untuk mulai menulis. Ia menulis, dan sistemnya berubah," terang Puan.
"Perempuan-perempuan nan ada di forum ini hari ini tidak sedang menunggu. Mereka sudah memimpin, sudah merawat, sudah mengubah," sambungnya.
Puan mengatakan perihal itulah nan kudu dibangun personil DPR wanita di parlemen. Dia mengingatkan agar personil parlemen wanita tak hanya sekadar menempati bangku sebagai wakil rakyat, tapi juga merancang setiap kebijakan, mengawal anggaran, melakukan pengawasan program Pemerintah, dan menjalankan diplomasi parlemen secara baik.
"Semuanya dengan menyertakan perspektif wanita dan ada keberpihakan kepada kelompok-kelompok nan selama ini sering ditinggalkan," tegas Puan.
Puan meyakini bahwa seorang personil parlemen wanita bukan hanya perlu duduk di ruangan pengambil keputusan, namun juga kudu ikut merancang ruangan itu sendiri.
"Merancang norma di dalamnya. Merancang agenda di dalamnya. Merancang bahasa kebijakan nan lahir dari sana," ujarnya.
Di sisi lain, Puan menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia mempunyai posisi nan unik dan strategis. Menurutnya, KPPRI adalah jembatan antara lembaga legislatif dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, antara Indonesia dan organisasi internasional.
"Jejaring nan datang hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar nan kudu kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab," papar Puan.
Puan menyebut perihal ini krusial lantaran transformasi kebijakan tidak bisa dilakukan oleh parlemen sendirian, namun juga memerlukan ekosistem.
"Ekosistem nan menghubungkan izin dengan advokasi, nan menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, nan menghubungkan bunyi wanita di akar rumput dengan kebijakan nan lahir di Senayan," urainya.
Dalam konteks dunia nan terus berubah di mana ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan tantangan keamanan manusia semakin kompleks, Puan pun menegaskan peran wanita dalam perdamaian dan keamanan bukan lagi merupakan opsi tapi sudah menjadi kebutuhan.
"Keterlibatan wanita dalam konteks dunia adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan wanita sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak," kata Puan.
Puan kemudian membujuk semua personil DPR wanita untuk membikin komitmen nan tidak berakhir di kata-kata.
"Komitmen nan tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen nan terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen nan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Puan menyebut bangsa nan mau terbang tinggi memerlukan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh.
"Dan selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak bakal pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang," lanjut Puan.
Puan lampau membujuk forum KPPRI dan semua wanita nan datang dalam forum ini untuk menyerukan bahwa wanita juga bisa ikut merancang kebijakan pembangunan bangsa.
"Kita tegaskan bersama, ketika wanita ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya bakal maju, tetapi bakal maju dengan adil, inklusif, dan utuh," ucapnya.
"Semoga dari sini lahir komitmen-komitmen nan mengubah," tutup Puan.
Adapun forum obrolan ini digelar KPPRI dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi wanita dalam aktivitas politik, terutama dalam kaitannya dengan keterwakilan di parlemen. Sebab keterwakilan wanita di parlemen merupakan salah satu parameter krusial dalam kualitas
demokrasi.
KPPRI menegaskan bahwa kehadiran wanita dalam lembaga legislatif tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan politik, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi hadirnya perspektif, pengalaman, dan kebutuhan wanita dalam proses perumusan kebijakan publik.
Selain perbincangan interaktif, forum ini juga turut menghadirkan pagelaran budaya karya anak bangsa berjudul 'Wastra Nusantara'. KPPRI pun mendeklarasikan poin-poin komitmen nan telah disepakati berbareng pada forum ini. (prf/ega)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·