Puan Jawab Prabowo soal PDIP di Luar Pemerintah: Bukan Kalah Menang

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih lantaran PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Menanggapi itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan PDIP bakal mengawasi pemerintah dengan memberikan kritik nan konstruktif.

"Tentu saja kami sangat mengapresiasi perihal tersebut bahwa support dan apa nan dilakukan oleh PDI Perjuangan tentu saja bakal selalu dilakukan dengan cara-cara nan memang bakal selalu kami lakukan untuk, ya, seperti nan Pak Presiden sampaikan bahwa memberi masukan alias memberikan kritik nan konstruktif," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Puan lantas berbincang mengenai posisi PDIP dengan tujuh partai lain di DPR RI. Ia menyebut bunyi PDIP bukan untuk menentukan kalah alias menang.

"Ini bukan apa bicaranya, satu banding tujuh, namun apa nan kami berikan sebagai masukan adalah masukan untuk bisa memberikan sesuatu perihal nan menjadi masukan nan konstruktif," ujar Puan.

"Jadi, bukan kemudian kalah alias menang, tapi justru memberikan masukan agar ada perbaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada PDIP lantaran posisinya berada di luar pemerintah. Prabowo menghargai posisi PDIP sebagai penyeimbang pemerintahannya.

"Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu nan diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan nan diberikan kepada saya, sekali lagi terima kasih atas kerja sama kita," kata Prabowo saat menutup pidato pandangan pemerintah mengenai ekonomi makro dan fiskal tahun 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo kemudian menyadari tidak semua fraksi di DPR bagian dari pemerintahannya. Hanya satu fraksi di DPR nan berada di luar koalisi, ialah PDIP, Prabowo menghargai posisi politik PDIP tersebut.

"Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu, kerakyatan kita perlu checks and balances. Saya mengerti dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah," ucapnya. (dwr/amw)