Puan Dorong Rapat Lintas Kementerian Tangani Dampak Karhutla

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menangani akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Puan menekankan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah, menurut dia, juga kudu mengantisipasi akibat terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat di wilayah terdampak, termasuk langkah penanganan setelah kebakaran berakhir.

"Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya gimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi mengenai masalah kesehatan, pendidikan dan koordinasi antisipasi setelah Karhutla-nya ini selesai," kata Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Puan mengatakan DPR bakal mendorong koordinasi lintas sektor untuk mengawal penanganan akibat pascakarhutla.

"Jadi kami bakal meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutlanya ke depan. Jadi kelak di komisi pun kami bakal lakukan penanganannya pasca Karhutla-nya," ujarnya.

Menurut Puan, persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu kementerian alias lembaga saja. Karena itu, ketua DPR bakal melakukan rapat koordinasi agar penanganannya melibatkan lintas komisi di DPR dan lintas kementerian di pemerintah.

"Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang kudu koordinasi bersama. Karenanya di kami pun kelak ketua bakal melakukan rapat koordinasi gimana kemudian penanganannya agar lintas kementerian dan lintas komisi," kata Puan.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat dimintai tanggapan mengenai akibat kabut asap akibat karhutla nan dinilai telah menjadi persoalan krusial di sejumlah daerah.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di wilayah terdampak kabut asap, Puan belum menyampaikan rekomendasi spesifik. Ia kembali menegaskan perlunya koordinasi antarkementerian dalam menentukan langkah penanganan.

"Karenanya memang koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu kudu lintas kementerian dan ini memang kudu dilakukan bersama-sama. Karenanya di DPR pun kelak bakal lintas komisi dan di pemerintahannya kudu lintas kementerian," ujarnya.

Karhutla tetap terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan menimbulkan akibat kabut asap nan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan.

Berdasarkan perkembangan nan disampaikan BNPB pada akhir Agustus, titik panas dan titik api tetap menjadi perhatian di sejumlah provinsi, terutama di Kalimantan. Kondisi tersebut membikin penanganan akibat kesehatan dan sosial menjadi bagian dari persoalan nan didorong DPR untuk ditangani secara lintas sektor.