Puan Bicara Rencana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR siap memberi support soal wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), meski meminta perihal itu dikaji terlebih dahulu. Ia juga memastikan DPR siap mendukung anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, lantaran penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Hal tersebut disampaikan Puan saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto nan mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan BMKG. Pengintegrasian dua badan itu disebut untuk memantau potensi musibah di Tanah Air.

Terkait perihal ini, Puan menyatakan DPR siap memberikan support jika memang penggabungan Badan Geologi dan BMKG dibutuhkan.

“Kalau itu dianggap memang bakal lebih efektif, ya tentu saja DPR bakal mendukung perihal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu kudu memang bermanfaat,” tutur wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, DPR bakal melakukan pembahasan mengenai rencana presiden tersebut melalui perangkat kelengkapan majelis (AKD) alias komisi terkait.

Sementara mengenai permintaan Presiden Prabowo untuk penambahan anggaran mitigasi dan penanganan musibah secara signifikan, Puan menyatakan DPR juga siap memberikan dukungan.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” ungkap Puan.

Meski begitu, Puan mengingatkan agar tambahan anggaran kudu membawa faedah nan lebih baik dalam perihal mitigasi bencana.

“Namun manfaatnya kudu lebih baik daripada sebelumnya,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta agar anggaran untuk mitigasi dan penanganan musibah ditambah. Hal ini dinilai diperlukan lantaran Indonesia terletak di lingkaran api alias ring of fire, sehingga kudu siap setiap saat.

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan nan saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi musibah kudu kita tambah secara signifikan," ungkap Presiden Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9).

Adapun anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2026 turun jauh dibanding tahun 2025. Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran BNPB turun menjadi Rp 491 miliar. Angka tersebut turun drastis jika dibandingkan dengan APBN 2025 sebesar Rp 2,01 triliun.

Sebelumnya, Puan juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia nan berada dalam lingkaran ring of fire sehingga mempunyai banyak wilayah rawan bencana. Ia menyebut mitigasi dan antisipasi kebencanaan kudu memprioritaskan keselamatan masyarakat.