PSI Bilang JK Dipolisikan soal Video 'Mati Syahid' Bukan Perintah Partai

Solo -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan pelaporan terhadap Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengenai dugaan penistaan kepercayaan Kristen bukan perintah partai. Meskipun, Sahat Martin Philip Sinurat, merupakan kader dari PSI.

"Eh, saya ingatkan itu (Sahat) bukan kader PSI nan melakukan pelaporan. Kami tidak punya urusan, PSI tidak punya urusan dengan pelaporan-pelaporan terhadap Pak Jusuf Kalla. Tapi sebagai pribadi, mereka punya organisasi namanya apa, GAMKI, dan ada 20 organisasi nan ada di belakangnya, kemudian mereka melakukan pelaporan," kata Ketua Harian PSI Ahmad Alii ditemui di kediaman Jokowi, Sumber, Banjarsari, dilansir detikJateng, Kamis (16/4/2026).

Ahmad Ali mengatakan meski Sahat mempunyai kedudukan Ketua Bidang Politik di PSI, tidak pernah ada pengarahan untuk melaporkan JK. Sedangkan Sahat melaporkan JK melalui organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

"Sebagai pribadi (melaporkan JK), dia punya pertanggungjawaban dan dia punya hak. Nah, begitupun tentunya teman-teman si Mas Sahat sebagai Ketua Bidang Politik di PSI, itu bukan perintah partai, itu perintah organisasi dia (GAMKI)" terangnya.

Ia mengaku, DPP sempat mengumpulkan para kader untuk tidak bertindak dalam melaporkan Jusuf Kalla.

"Satu hari sebelum hari Senin itu kami sudah rapat berbareng Ketua Umum untuk mengingatkan semua kader untuk jangan (melaporkan). Tapi di sisi lain juga kita kudu menghargai bahwa sebelum ada PSI, organisasi-organisasi itu sudah ada. Sehingga kewenangan pribadi mereka juga kita kudu hargai," bebernya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai video viral ceramahnya soal 'mati syahid'. Pelapor dalam perihal ini adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Mereka melaporkan Jusuf Kalla pada Minggu (12/4) malam.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)