Proyek Gilimanuk-Mengwi Sebagian Jadi Tol, Sisanya Jalan Nasional

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka bunyi soal nasib proyek tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek tol ini ditargetkan beraksi pada tahun 2031 mendatang.

Dody menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan skema nan menarik bagi penanammodal dengan menyesuaikan porsi ruas tol.

Selain itu, tidak seluruh trase proyek dibangun sebagai jalan tol, melainkan hanya pada segmen nan dinilai mempunyai potensi trafik tinggi dan layak secara finansial.

"Kita kerjakan di Gilimanuk-Mengwi, kan akhirnya kita pangkas tuh. Gilimanuk-Mengwi itu seingat saya tidak seluruh ruas jalan kita bikin tol, tapi cuman sebagian. Sebagian nan kira-kira itu cukup besar dan menarik investor, itu dijalantolkan, sementara sisanya kita bikin jadi jalan nasional," ungkap Dody di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurut Dody model pengerjaan proyek seperti itu sebagai solusi keberlanjutan. Dody menegaskan, percepatan pembangunan prasarana di Bali menjadi prioritas pemerintah mengingat perannya sebagai destinasi pariwisata utama Indonesia.

"Saya punya tanggungjawab untuk membikin Bali itu menjadi destinasi, tetap menjadi lokasi wisata utama dunia. Tugas saya kan seperti itu. Jadi, makanya saya kemarin saya sorong agar gilimanuk-mengwi itu tetap bisa jalan. Makanya kemudian dilakukan kombinasi. Jadinya full tol menjadi sebagian tol dan sebagian jalan nasional," terang Dody.

Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan Tol Gilimanuk-Mengwi diperkirakan memerlukan anggaran Rp 12,7 triliun dan dikerjakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan upaya (KPBU).

Diana mengungkapkan proyek tersebut dirancang untuk memangkas waktu tempuh perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi nan semula sekitar enam jam menjadi kurang lebih tiga jam.

Namun hingga kini, pihaknya tetap dalam tahap penyusunan kajian mengenai akibat lingkungan (amdal) dan kajian akibat lampau lintas. Termasuk juga rekomendasi kesesuaian aktivitas pemanfaatan ruang dan arsip perencanaan pengadaan tanah.

"Kebutuhan investasi nan diperlukan adalah Rp 12,7 triliun, dan rincian biaya bangunan sebesar Rp 8,52 triliun, dan biaya support bangunan sebesar Rp 9 triliun," jelas Diana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

(ahi/hns)