Program Prioritas Prabowo Terancam, Butuh Rp 25 T Cuma Dapat Rp 1,5 T

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan besarnya kesenjangan antara pagu sugestif tahun anggaran 2027 dengan kebutuhan riil untuk menjalankan beragam program prioritas pemerintah. Keterbatasan anggaran dinilai berpotensi membatasi penyelenggaraan pembangunan rumah susun, support stimulan perumahan, hingga penanganan area kumuh.

Dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menjelaskan bahwa pagu sugestif nan diterima instansinya hanya sebesar Rp1,5 triliun. Nilai tersebut jauh di bawah kebutuhan anggaran nan telah dihitung untuk mendukung sasaran pemerintah.

"Pagu sugestif Ditjen Kawasan Permukiman tahun anggaran 2027 ini sebesar Rp1,5 triliun. Kami tekankan bahwa pagu tersebut sangat jauh dari mencukupi kebutuhan riil program prioritas di Kementerian PKP," kata Fitrah.

Ia menjelaskan sebagian besar anggaran nan tersedia bakal terserap untuk program fisik. Namun keahlian pembiayaannya tetap sangat terbatas dibanding kebutuhan nan ada di lapangan.

"BSPS pagu sugestif hanya Rp1,42 triliun, hanya cukup untuk 50.000 unit rumah untuk area pesisir. Kemudian rumah susun pagu sebesar Rp10,28 miliar hanya bisa untuk satu tower dengan 44 unit untuk tahun pertama," ujarnya.

Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, alias sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR nan terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah nan dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah nan dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun support stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh developer perumahan subsidi nan mendapatkan akomodasi KPR FLPP, subsisdi selisih kembang dan support duit muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak tetap digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, bakal terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Selain itu, alokasi untuk penanganan area kumuh dan sanitasi juga dinilai belum memadai. Padahal pemerintah tetap menghadapi kebutuhan penanganan area kumuh nan cukup luas di beragam daerah.

"Penanganan area kumuh dan sanitasi pagu hanya sebesar Rp8,19 miliar, hanya cukup untuk menangani satu letak seluas 15 hektar. Tahun ini kita punya 25 letak area kumuh nan kita tangani," katanya.

Fitrah menyebut kebutuhan total anggaran Ditjen Kawasan Permukiman untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, Gerakan Asri, hingga rehabilitasi pascabencana mencapai Rp24,87 triliun. Dengan pagu nan tersedia saat ini, terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp23,37 triliun.

"Kebutuhan anggaran nan sesungguhnya untuk mendukung seluruh program prioritas Ditjen Kawasan Permukiman dan Kementerian PKP mencapai Rp24,87 triliun sehingga tetap terdapat gap alias backlog kekurangan anggaran sebesar Rp23,37 triliun," tegas Fitrah.

(fys/wur)

Add