Program MBG Prioritaskan Wilayah 3T, 111 SPPG Segera Diaktivasi

Jakarta -

Pemerintah mempercepat ekspansi jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sebagai langkah awal, sebanyak 111 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan tersebar di sembilan provinsi wilayah 3T ditargetkan segera diaktivasi untuk melayani masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan konsentrasi ekspansi ini diarahkan ke daerah-daerah dengan prevalensi stunting nan tinggi. Adapun sembilan provinsi nan menjadi prioritas utama pada tahap pertama ini meliputi enam provinsi di tanah Papua, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain konsentrasi pada wilayah 3T, pemerintah juga melakukan perubahan esensial pada sistem penentuan penerima manfaat. Jika sebelumnya penentuan sasaran dilakukan oleh masing-masing SPPG, ke depan kewenangan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Adapun sasaran utama program ini adalah golongan '3B', ialah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, nan jumlahnya mencapai 21.985.314 orang berasas info Kementerian Kesehatan. Selain itu, santri serta siswa sekolah keagamaan di wilayah 3T juga menjadi prioritas.

"Arahnya jelas MBG kudu semakin berbobot dan semakin tepat sasaran. Kita pertimbangan nan kurang, kita benahi tata kelolanya, dan kita prioritaskan mereka nan paling membutuhkan. Program sebesar ini kudu terus disempurnakan berasas pertimbangan di lapangan," ujar Zulhas dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penyelenggaraan Program MBG nan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Rabu (26/8).

Seleksi Ketat Kesiapan Infrastruktur

Meskipun mengejar sasaran perluasan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. SPPG di wilayah 3T nan progres pembangunannya tetap di bawah 30 persen tidak bakal diprioritaskan untuk aktivasi pada tahap ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap unit nan beraksi betul-betul siap secara prasarana dan bisa memenuhi standar kualitas nan telah ditetapkan.

Hingga saat ini, tercatat ada 27.485 SPPG di seluruh Indonesia nan terus dipantau kepatuhannya terhadap petunjuk teknis penyelenggaraan MBG dan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari 27.485 SPPG nan telah beroperasi, pemerintah pun melakukan pertimbangan terhadap pemenuhan SLHS serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis penyelenggaraan MBG. Terdapat 27.022 SPPG sudah ditetapkan oleh BGN berasas info profiling dari SPPG. Sebanyak 463 SPPG tetap belum menyampaikan profilingnya dan berpotensi untuk di suspend.

Dari total 27.485 SPPG tersebut, terdapat 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota di seluruh Indonesia nan belum mempunyai SLHS, terdiri atas 3.060 SPPG nan belum mengusulkan dan 455 SPPG nan tidak memenuhi syarat.

"Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG alias penerima manfaat, tetapi nan paling krusial kualitas pelaksanaannya kudu terjaga. Standar kudu dipenuhi dan patokan kudu dipatuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas," pungkas Zulhas

(akd/ega)