Presiden Bagi Duit Rp 87 Juta/Warga Jika Partai Menang Pemilu, Bisa?

Jakarta CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membikin heboh. Ia telah menjanjikan duit sebesar US$5.000 (sekitar Rp 87 juta) kepada setiap orang dewasa Amerika jika Partai Republik sukses Menag di Pemilu Sela.

Pemilu Sela selalu dilakukan di AS tiap dua tahun dari masa empat tahun kepresidenan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Trump mengatakan bakal melakukan "politik duit itu" jika partainya mempertahankan kendali dalam pemilihan di November tersebut.

Memang Boleh?

Mengutip AFP, Jumat (11/9/2026), perihal ini memunculkan pertanyaan. Terutama mengenai aspek legalitas, biaya, serta sumber pendanaannya.

Lalu Apakah Itu Legal?

Hukum federal AS melarang pemberian hadiah duit sebagai tukar suara. Bahkan membikin patokan secara terpisah membatasi janji pemberian tunjangan nan didanai pemerintah federal sebagai hadiah atas support politik.

Sebenarnya penawaran Trump tampaknya tidak melanggar larangan tersebut. Pasalnya, ini lebih berkarakter sebagai "janji kampanye dan bertindak bagi seluruh orang dewasa Amerika", terlepas dari gimana mereka memberikan suara.

Bagaimanapun, pembayaran semacam itu bakal memerlukan persetujuan Kongres, mengingat Konstitusi AS melarang presiden menggunakan biaya kas negara (Treasury) tanpa adanya alokasi anggaran nan ditetapkan melalui undang-undang. Namun, Trump mengatakan kepada CBS News Texas bahwa menurutnya Kongres tidak perlu menyetujui pembayaran tersebut meski tak memberi rincian khusus.

Sebenarnya, Trump pernah membikin janji serupa di masa lalu. Namun ini tidak pernah terealisasi.

Ia pernah berjanji memberikan cek senilai $US2.000 kepada penduduk Amerika nan berasal dari pendapatan tarif. Termasuk cek senilai US$5.000 dari penghematan akibat pemangkasan besar-besaran lapangan kerja federal.

Jadi Kalau Menang, Berapa Dana nan Harus Dikeluarkan AS? Rp 22.000 Triliun?

Terdapat sekitar 276,8 juta orang dewasa berumur 18 tahun ke atas di AS. Data ini diambil Congressional Budget Office (CBO).

Pemberian US$5.000 kepada masing-masing perseorangan bakal menelan biaya sebesar US$1,384 triliun jika menyebut penduduk dan masyarakat AS saat ini. Namun jika pembayaran dibatasi hanya untuk penduduk negara AS, nomor tersebut bakal turun menjadi sekitar U$1,27 triliun (Rp 22.000 triliun).

Perlu diketahui selama pandemi Covid, Kongres AS pernah menyetujui pembayaran hanya kepada wajib pajak nan memenuhi syarat pendapatan beserta tanggungan mereka. Tiga gelombang cek stimulus pandemi nan disetujui pada tahun 2020 dan 2021 menelan total biaya sekitar US$814 miliar.

Ini bisa jadi sebuah pendekatan baru jika Trump mau melakukan "omon-omon" barunya ini. Hal tersebut bisa menekan biaya lebih rendah lagi.

Bisakah 'Perang Dagang' Membayar Itu?

Pemerintah Trump sebenarnya mengumpulkan rekor US$195 miliar dari bea masuk pada tahun fiskal 2025. Ini artinya, pembayaran sebesar US$1,4 triliun bakal menghabiskan pendapatan dari kebijakan perdagangan Trump selama sekitar tujuh tahun.

Terlebih lagi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan banyak tarif Trump pada bulan Februari, memaksa Departemen Keuangan AS untuk mengembalikan biaya kepada importir beserta bunganya. Sehingga pendapatan bersih bea masuk sempat negatif pada periode Mei hingga Juli.

Tax Foundation, sebuah lembaga ahli filsafat (think tank) nan condong ke kanan, memperkirakan bahwa pengeluaran lebih dari US$1 triliun untuk program pembayaran satu kali nan baru "akan membengkakkan defisit hingga nyaris US$3 triliun. Bahkan, dengan memperhitungkan pendapatan dari tarif Trump nan tetap berlaku.

Apakah Pemberian Dana Tunai Ini "Boomerang" ke Inflasi AS?

Hampir pasti. Ini merupakan masalah serius bagi Trump di tengah kemarahan pemilih mengenai biaya hidup. Pemberian biaya tunai langsung semacam ini terkadang disebut oleh para ahli ekonomi sebagai "helicopter money (uang helikopter)".

Ini merujuk ke istilah untuk pembayaran tanpa syarat dari bank sentral nan bermaksud memacu ekonomi keluar dari deflasi. Deflasi sendiri adalah kebalikan dari kenaikan nilai nan dihadapi Amerika Serikat saat ini.

Dari info terbaru, inflasi konsumen AS berada di nomor 3,4%, jauh di atas sasaran jangka panjang bank sentral sebesar dua persen. Menyuntikkan biaya sekitar US$1,27 triliun ke tangan konsumen bakal memicu permintaan dalam perekonomian di mana harga-harga sudah meningkat, sebagian akibat guncangan daya dari perang Iran.

Penelitian nan diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of St. Louis memperkirakan bahwa stimulus fiskal era pandemi menyumbang sekitar 2,6 poin persentase terhadap inflasi AS. Ini mencakup support bagi bumi usaha.

Sembrono?

Reaksi Partai Demokrat terhadap usulan Trump sangat keras dan tajam. Partai Demokrat sendiri adalah oposisi Republik di AS.

Gubernur California Gavin Newsom, nan berpotensi menjadi calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2028, mengecam janji tersebut. Ia menyebutnya sebagai tindakan dari "orang paling korup nan pernah menduduki Ruang Oval", merujuk Gedung Putih.

"Setelah membikin Anda semakin sakit dan miskin akibat perangnya, Donald Trump sekarang mau membeli bunyi Anda dengan duit US$5.000, duit 'darah' nan berasal dari pajak rakyat," ujar Newsom di platform X.

Hal senada juga dikatakan personil DPR politisi Demokrat dari Maryland, Jamie Raskin. Menurutnya janji Trump hanyalah langkah terbaru dalam "masa kepresidenan nan sangat sembrono dan disfungsional".

"Jadi, setelah menambah utang nasional hingga triliunan dolar, mendorongnya melampaui nomor nan belum pernah terjadi sebelumnya, ialah US$40 triliun, Trump sekarang menawarkan 'suap politik' sebesar US$5.000 kepada setiap orang ('Dividen Trump') jika kita memilih Partai Republik untuk memimpin Kongres," ujar Raskin.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]