22 jam yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Prancis tetap dilanda ketegangan setelah kerusuhan besar pecah di sejumlah kota akibat protes kenaikan biaya hidup. Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu menjanjikan pengerahan polisi secara besar-besaran sementara pemerintah memperpanjang penerapan jam malam di sejumlah wilayah untuk mencegah bentrok susulan.
"Pengerahan abdi negara untuk hari Sabtu mendatang bakal dilakukan secara besar-besaran," ujar Lecornu di hadapan personil parlemen, Selasa (20/10/2026), seperti dikutip AFP.
Ia mengakui respons keamanan sebelumnya belum memadai. Ia pun menuding golongan radikal ultra-kiri menyusun "rencana pemberontakan" nan memicu kerusuhan.
Sementara itu, pemerintah Prancis telah memberlakukan jam malam parsial di Paris dan sejumlah kota lain sejak Senin. Lecornu mengatakan pembatasan tambahan bakal diterapkan pada Selasa di lokasi-lokasi nan dinilai rawan kerusuhan meski tidak merinci lama perpanjangan jam malam maupun waktu berakhirnya pembatasan tambahan tersebut.
Di Paris, jam malam mulai bertindak pukul 21.00 waktu setempat. Pembatasan mencakup area Place de la Republique dan Les Halles. Larangan berkumpul diberlakukan di Champs-Elysees serta sejumlah stasiun kereta. Polisi juga melarang masyarakat membawa jeriken alias botol berisi bensin dan bahan bakar lain untuk mencegah pembakaran seperti nan terjadi dalam kerusuhan akhir pekan lalu.
"Itu seperti pemandangan nan biasa Anda lihat di televisi, dalam film-film perang nan bagus," kata seorang warga, Sylvain Courant, menggambarkan suasana malam sebagai pengalaman menegangkan.
Kerusuhan pada Sabtu lampau pecah setelah sekitar separuh juta orang turun ke jalan di beragam wilayah Prancis untuk memprotes tingginya biaya hidup. Bentrokan, penjarahan, dan pembakaran gedung memicu kekhawatiran internasional hingga Amerika Serikat (AS), China, dan Jerman mengeluarkan imbauan perjalanan bagi penduduk mereka nan berada di Prancis.
Pemerintah juga menghadapi tekanan politik setelah kekerasan tersebut menimbulkan korban luka serius dan kerusakan akomodasi publik. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan nyaris 150 orang telah dipenjara dan lebih dari 800 orang lainnya dihadapkan ke pengadilan.
"Sistem peradilan bersikap sangat tegas," katanya, seraya menyebut sejumlah orang tanpa catatan pidana sebelumnya sekarang dijebloskan ke penjara.
Presiden Emmanuel Macron, nan sedang melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk, mengakui adanya kekurangan dalam penanganan kerusuhan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez sempat menawarkan pengunduran diri setelah menyatakan polisi "telah kehilangan kendali" tetapi Macron menolaknya sementara parlemen Prancis juga sepakat menyelidiki kemungkinan kegagalan intelijen, strategi kepolisian, dan kesiapan pemerintah.
Kerusuhan turut memperbesar tekanan terhadap pemerintah nan tengah bergulat dengan utang publik dan kemarahan masyarakat atas kenaikan harga. Pemerintah menjanjikan pinjaman tanpa kembang mulai Jumat bagi pelaku upaya nan tokonya rusak alias dijarah.
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·