Prancis Didesak Akui Pembantaian Demonstran Aljazair di Paris pada 1961 sebagai Kejahatan Negara

Tangkapan layar: Para pengunjuk rasa asal Aljazair nan ditangkap di Puteaux, sebelah barat Paris, menunggu untuk diperiksa oleh polisi.(AFP/Fernand Parizot)

SEKITAR 30 wali kota di Prancis mendesak pemerintah mengakui pembantaian demonstran Aljazair di Paris pada 17 Oktober 1961 sebagai kejahatan negara. Desakan itu mengemuka menjelang peringatan ke-65 tragedi nan menewaskan sekitar 100-200 orang menurut perkiraan sejarawan.

Para wali kota, termasuk Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire dari Partai Sosialis, menuntut pengakuan resmi atas kekerasan nan dilakukan abdi negara kepolisian terhadap demonstran Aljazair. Mereka juga meminta tanggal 17 Oktober dimasukkan dalam almanak peringatan nasional Prancis.

Dalam pernyataan nan dikutip Franceinfo, para wali kota mendesak pemerintah membuka akses arsip mengenai pembantaian tersebut dan Perang Kemerdekaan Aljazair secara lebih luas. Mereka juga meminta pembangunan tempat peringatan serta program pendidikan agar generasi muda memahami tragedi itu.

“Pengakuan atas peristiwa 17 Oktober 1961 bukan berfaedah membuka kembali luka masa lalu. Ini tentang menghadapi sejarah kita. Ini tentang memberikan keadilan kepada mereka nan menjadi korban represi tersebut,” demikian pernyataan para wali kota.

Mereka menilai bunyi korban, penyintas, dan family korban terlalu lama diabaikan. Pengakuan resmi dinilai krusial untuk memastikan pengalaman para korban menjadi bagian dari sejarah nasional Prancis.

Kekerasan di Sungai Seine

Pembantaian itu terjadi ketika Aljazair berjuang memerdekakan diri dari Prancis. Pada 17 Oktober 1961, ribuan penduduk Aljazair turun ke jalan-jalan Paris untuk memprotes kebijakan pemerintah kolonial.

Demonstrasi tersebut diserukan oleh Front Pembebasan Nasional (FLN). Para peserta tidak membawa senjata, tetapi melanggar jam malam nan diberlakukan terhadap penduduk keturunan Aljazair.

Polisi di bawah komando Kepala Kepolisian Paris Maurice Papon membubarkan demonstrasi dengan kekerasan. Catatan resmi saat itu menyebut tiga orang tewas. Namun, perkiraan sejarawan kemudian menempatkan jumlah korban tewas antara 100 dan 200 orang. Sejumlah korban dilaporkan dibuang ke Sungai Seine.

Pemerintah Prancis telah mengambil sejumlah langkah untuk mengakui tragedi tersebut, tetapi belum menyatakan pembantaian itu sebagai kejahatan negara.

Kota Paris mulai memperingati peristiwa tersebut pada 2001. Pada 2012, Presiden Francois Hollande mengakui terjadinya represi berdarah. Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron pada 2021 menyebut peristiwa tersebut sebagai sesuatu nan “tidak dapat dimaafkan bagi Republik”.

Meski demikian, para wali kota menilai pernyataan tersebut belum cukup untuk memenuhi tuntutan pengakuan dan pertanggungjawaban negara.

Masih Diperdebatkan

Perdebatan mengenai pengakuan resmi kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, kebanyakan personil parlemen Prancis menyetujui resolusi nan diajukan golongan Hijau untuk mengakui dan mengecam pembantaian tersebut serta menetapkan hari peringatan.

Pada Oktober 2025, partai sayap kiri France Unbowed (LFI) mengusulkan resolusi nan secara unik meminta pembantaian itu diakui sebagai kejahatan negara.

Ketua golongan parlemen LFI, Mathilde Panot, menyatakan partainya bakal mengikuti penghormatan bagi para korban pada Sabtu (17/10).

“Kami tetap berjuang agar pembantaian ini diakui sebagai kejahatan negara,” kata Panot.

Namun, tuntutan tersebut menghadapi penolakan dari golongan politik sayap kanan. Partai Republik menilai upaya penelitian sejarah dan peringatan nan telah dilakukan sudah memadai.

Partai sayap kanan ekstrem National Rally juga menentang pengakuan tersebut. Seluruh personil partai itu menolak resolusi parlemen pada 2024.

Ketika Macron menyebut pembantaian itu tidak dapat dimaafkan, Marine Le Pen, tokoh National Rally nan diperkirakan maju dalam pemilihan presiden berikutnya, mengkritik apa nan disebutnya sebagai “tindakan pertobatan Prancis nan berulang-ulang”. Menurut dia, sikap tersebut sudah menjadi sesuatu nan “tidak tertahankan”.

Sejarah, Tanggung Jawab Negara

Rektor Masjid Agung Paris, Chems-Eddine Hafiz, menolak dugaan bahwa pengakuan lebih menyeluruh atas pembantaian tersebut bakal membikin Prancis terus-menerus merasa bersalah.

Dalam tulisan nan dimuat di situs masjid, Hafiz menyatakan pengakuan sejarah justru dapat memperkuat kesetaraan penduduk negara.

“Mengakui berfaedah memberikan substansi pada kesetaraan--kesetaraan dalam pengetahuan--yang memungkinkan kita menempati tempat nan semestinya dalam kehidupan masyarakat Prancis,” tulis Hafiz.

Ia menambahkan, pengakuan itu berfaedah memasukkan bagian dari sejarah sesama penduduk negara ke dalam sejarah nasional tanpa mengurangi kebesaran bangsa.

“Sejarah setiap bangsa mempunyai babak-babak kelamnya,” ujarnya. (RFI/B-3)