Pramono Paparkan Realisasi Pendapatan DKI Rp44,98 T di Triwulan III

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kudu diukur dari besarnya realisasi, juga faedah pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat transparansi anggaran, dan mempercepat penyelenggaraan program prioritas bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Pramono dalam konvensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10). Melalui aktivitas berjudul Jakarta Budget Talks, Pemprov DKI Jakarta memaparkan keahlian pendapatan dan shopping daerah, perkembangan ekonomi, serta capaian beragam program pembangunan.

"APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar nan ditetapkan dan gimana pengeluarannya. nan paling krusial adalah apakah jasa publik di Jakarta menjadi semakin baik, aktivitas ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga," ujar Pramono.

Hingga 30 September 2026, pendapatan wilayah DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp44,98 triliun alias 62,95 persen dari sasaran Rp71,45 triliun. Belanja wilayah mencapai Rp40,40 triliun alias 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun.

Adapun penerimaan pembiayaan wilayah tercatat sebesar Rp6,46 triliun alias 65,43 persen dari sasaran Rp9,88 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun alias 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun alias 68,20 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode nan sama pada 2025. Penerimaan pajak wilayah mencapai Rp34,58 triliun, meningkat 1,59 persen secara tahunan.

Untuk menjaga keahlian anggaran hingga akhir tahun, Gubernur meminta seluruh perangkat wilayah mempercepat penyelesaian program dan kegiatan, tanpa mengabaikan kualitas penyelenggaraan serta akuntabilitas belanja.

"Saya secara unik telah meminta perangkat wilayah untuk segera menyelesaikan aktivitas sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan kudu dilakukan lebih awal agar penyelenggaraan anggaran melangkah lebih baik," kata Pramono.

Perkuat Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi

Hingga Triwulan III 2026, realisasi program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun, sedangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari Rp7,93 triliun.

Di bagian perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar alias 70,42 persen. Program tersebut mencakup support bagi golongan rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta jasa rehabilitasi sosial.

Sementara, realisasi program peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp2,16 triliun. Dukungan mencakup pengembangan jaringan transportasi serta subsidi jasa Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Peningkatan jasa transportasi tercermin dari jumlah penumpang ketiga moda nan mencapai 368,4 juta hingga September 2026, naik 10,8 persen dibandingkan periode nan sama 2025. Dari jumlah itu, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan akomodasi transportasi cuma-cuma bagi 15 golongan masyarakat.

Cakupan jasa pikulan umum Jakarta tercatat mencapai 93 persen. Penguatan konektivitas terus dilakukan melalui pengembangan transportasi massal, termasuk LRT Jakarta lintas Velodrome-Manggarai nan diresmikan pada September 2026.

Gubernur juga menyampaikan rencana ekspansi penerima faedah transportasi publik cuma-cuma dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027, nan diharapkan memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.

Ekonomi Jakarta Tumbuh, Inflasi Terjaga

Di tengah penyelenggaraan APBD, perekonomian Jakarta pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Sektor bangunan menjadi salah satu kontributor, dengan Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 berada di level 150, nan menunjukkan optimisme masyarakat.

"Pertumbuhan ini ditopang beragam lapangan usaha. Saya berambisi sektor bangunan semakin tumbuh lantaran menunjukkan geliat ekonomi dan optimisme di Jakarta semakin baik," ujar Pramono.

Pengendalian inflasi Jakarta per September 2026 tercatat sebesar 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.

Pengendalian dilakukan melalui strategi keterjangkauan harga, kesiapan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah tersebut antara lain diwujudkan melalui pasar murah, pangan bersubsidi, kerja sama pasokan antardaerah, serta penguatan pengedaran pangan.

Selain menjaga stabilitas harga, Pemprov DKI Jakarta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan beragam aktivitas berskala nasional dan internasional.

Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi Rp8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung, sedangkan Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan keterlibatan 104 pusat perbelanjaan.

Gubernur menilai, aktivitas tersebut memberikan akibat ekonomi bagi sektor perdagangan, pariwisata, perhotelan, transportasi, dan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi lantaran akibat berganda ekonominya luar biasa," ujarnya.

Pemprov juga terus mendukung penyelenggaraan beragam agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24-25 Oktober 2026, nan memperkuat aktivitas ekonomi dan daya tarik DKI sebagai kota tujuan aktivitas berskala besar.

Kemiskinan Turun, Akses Kerja Diperluas

Pada aspek kesejahteraan, persentase masyarakat miskin Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, berkurang 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Untuk pertama kalinya, nomor ini berada di bawah empat persen.

Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat 5,79 persen, turun 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,05 persen alias meningkat 0,57 poin persentase.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI menyelenggarakan training keahlian melalui Mobile Training Unit dan training reguler nan telah diikuti 6.720 peserta. Selain itu, aktivitas bursa kerja melibatkan 214 perusahaan dengan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.

Di bagian pembangunan berkelanjutan, enam dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai sasaran pada 2025. Secara keseluruhan, 65,6 persen sasaran parameter SDGs nan dinilai telah tercapai.

Posisi Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026 juga meningkat dari ranking ke-159 pada 2025 menjadi ranking ke-140 dari 1.000 kota di dunia.

Gubernur Pramono menegaskan, beragam capaian tersebut kudu menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, transparansi anggaran dan kerja sama dengan beragam pemangku kepentingan krusial guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia kemudian menyampaikan apresiasi atas support DPRD DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh pihak nan berkontribusi membangun Jakarta.

"Kepercayaan publik menjadi penopang utama untuk memudahkan pembangunan di Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi kudu terus kita jaga agar penggunaan APBD betul-betul memberikan faedah bagi warga," pungkas Gubernur Pramono.

(rea/rir)