Prabowonomics dan Ilusi Daya Beli

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak semata-mata didasarkan pada teori ekonomi abstrak, melainkan pada faedah nyata nan dirasakan rakyat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tujuan pembangunan bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari faedah nan dirasakan masyarakat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat bentrok geopolitik, volatilitas nilai energi, tekanan nilai tukar, dan perlambatan ekonomi dunia, ukuran keberhasilan ekonomi menjadi semakin sederhana. Bagi masyarakat, ekonomi adalah keahlian membeli kebutuhan pokok, bayar pendidikan, memperoleh jasa kesehatan, dan mempertahankan kualitas hidup nan layak.

Karena itu, daya beli masyarakat merupakan parameter nan paling relevan untuk menilai keberhasilan kebijakan ekonomi. Ketika masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja dan pendapatan nan dimiliki, maka ekonomi bekerja secara sehat. Sebaliknya, ketika konsumsi dipertahankan melalui beragam corak pembiayaan utang, maka muncul kerentanan nan dapat menakut-nakuti keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diingatkan Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009), kesejahteraan masyarakat kudu menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.

Daya Beli sebagai Ujian Prabowonomics

Jika dicermati, beragam program prioritas pemerintahan Prabowo mempunyai tujuan nan jelas, ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pembuatan lapangan kerja. Presiden Prabowo menempatkan Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pandangan tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya bermaksud meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Prabowo, 2026).

Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2021) nan menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga dari keahlian masyarakat memperoleh kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan keluar dari beragam corak kerentanan sosial. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya berbobot andaikan bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan nan dirasakan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, daya beli mempunyai makna strategis lantaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga secara konsisten menyumbang lebih dari separuh pembentukan PDB nasional dan tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur ekonomi Indonesia (BPS, 2026). Karena itu, menjaga daya beli masyarakat bukan hanya agenda sosial, melainkan kebutuhan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan nan berkelanjutan.

Namun, keberhasilan Prabowonomics tidak cukup diukur dari meningkatnya konsumsi. Dalam perspektif tata kelola publik, setiap program kudu memenuhi prinsip value for money, ialah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Program Makan Bergizi Gratis mempunyai tujuan nan mulia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi efektivitas dan ketepatan sasarannya perlu terus dievaluasi. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memerlukan model upaya nan jelas, tata kelola nan kuat, pengawasan nan memadai, dan kapabilitas SDM nan mumpuni.

Program publik nan tidak memenuhi prinsip value for money pada akhirnya dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor-sektor nan secara langsung meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi fiskal nan semakin menantang, setiap rupiah anggaran kudu menghasilkan faedah ekonomi dan sosial nan terukur.

Ketika Konsumsi Menjadi Ilusi Daya Beli

Tantangan terbesar daya beli masyarakat saat ini bukan hanya inflasi alias perlambatan ekonomi, melainkan meningkatnya tekanan terhadap golongan kelas menengah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 47,85 juta orang pada 2024 alias berkurang sekitar 9,48 juta orang. Penurunan tersebut menunjukkan adanya tekanan ekonomi nan mengurangi keahlian rumah tangga mempertahankan konsumsi dan kesejahteraan (BPS, 2024).

Dalam situasi tersebut, banyak rumah tangga mencari pengganti pembiayaan untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp102,07 triliun pada April 2026, meningkat 26,11 persen dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya (OJK, 2026). Pada saat nan sama, penggunaan jasa paylater dan beragam corak angsuran digital juga terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian konsumsi rumah tangga semakin ditopang oleh pembiayaan, bukan semata-mata oleh peningkatan pendapatan.

Di sinilah muncul apa nan dapat disebut sebagai ilusi daya beli. Konsumsi terlihat meningkat, transaksi digital bertumbuh, dan aktivitas ekonomi tampak bergerak. Namun, sebagian konsumsi tersebut sesungguhnya ditopang oleh pendapatan masa depan nan ditarik melalui utang. Dalam jangka pendek kondisi ini menciptakan kesan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat. Akan tetapi, ketika tanggungjawab pembayaran semakin besar sementara pendapatan tidak meningkat secara sepadan, tekanan finansial rumah tangga bakal semakin berat.

Syafei (2026) mengingatkan bahwa kemudahan akses angsuran digital telah mengubah persepsi masyarakat terhadap utang. Utang tidak lagi dipandang sebagai instrumen darurat alias pembiayaan produktif, melainkan sebagai bagian dari style hidup konsumsi. OECD (2021) menegaskan bahwa ketahanan finansial (financial resilience) adalah keahlian rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi, mengelola akibat keuangan, dan mempertahankan kesejahteraan di tengah digitalisasi keuangan.

Karena itu, ekspansi akses finansial digital kudu diimbangi dengan literasi finansial nan memadai agar tidak berubah menjadi sumber kerentanan baru. Lebih lanjut, kondisi ini juga menjadi pengingat krusial bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi penerapan beragam program ekonomi nan dijalankan. Prabownomics tidak cukup dinilai dari baiknya tujuan dan besarnya anggaran nan dialokasikan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut betul-betul meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, dan mendorong daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi nan konsisten diperlukan agar program tidak berakhir pada capaian administratif, tetapi menghasilkan faedah nyata bagi masyarakat.

Penutup

Pada akhirnya, rakyat tidak hidup dalam diagram pertumbuhan ekonomi, laporan fiskal, alias parameter makro lainnya. Mereka hidup di pasar, sekolah, rumah sakit, dan lingkungan tempat mereka bekerja. Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi kudu diukur dari keahlian masyarakat mempertahankan kualitas hidupnya secara nyata dan berkelanjutan.

Prabowonomics bakal sukses bukan ketika masyarakat semakin mudah berutang, melainkan ketika masyarakat semakin bisa hidup dari hasil kerjanya sendiri. Daya beli nan sehat lahir dari produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja nan berkelanjutan, bukan dari kemudahan mengakses angsuran digital. Jika kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan, maka menjaga daya beli riil tanpa ketergantungan pada utang kudu menjadi ukuran krusial keberhasilan kebijakan ekonomi Indonesia.