Prabowo Target 100 GW PLTS, Isu Lahan Jadi Salah Satu Tantangannya

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu halangan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. Hal itu lantaran tingginya biaya pembebasan tanah serta persaingan lahan dengan sektor industri lain di wilayah nan mempunyai permintaan listrik tinggi.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan bahwa Indonesia bisa mengembangkan PLTS dengan kapabilitas 100 Giga Watt (GW) dalam jangka waktu 2-3 tahun.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menjelaskan bahwa pengembangan PLTS, baik jenis genting maupun darat, tetap susah diakomodasi. Dia menilai pihaknya perlu mengintegrasikan rencana pengembangan daya dengan area industri agar halangan bentuk lahan dan perizinan dapat diminimalisir.

"Permintaan untuk renewable energy ini juga khususnya untuk nan PLTS baik itu PLTS genting maupun PLTS ground-mounted nan untuk mereka gunakan sendiri ini juga tetap cukup banyak dari industri nan memang kita tetap agak kesulitanlah untuk mendeliver-nya," ujarnya dalam Diskusi Publik Renewable Energy Zones (REZ) as an Enabling Instrument INDEF, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Hambatan penyediaan lahan tersebut juga diakui oleh pihak developer prasarana ketenagalistrikan nasional. Di wilayah padat seperti Jawa, terdapat dilema ekonomi mengenai penggunaan lahan nan terbatas bagi developer area industri maupun perumahan.

Sementara itu, EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Arief Sugiyanto mengungkapkan bahwa para developer sering dihadapkan pada pilihan antara membangun pembangkit alias akomodasi komersial lainnya. Ia menyebut aspek keekonomian menjadi penentu utama apakah sebuah lahan bakal dialokasikan untuk daya bersih alias untuk pabrik.

"Tantangannya lagi mungkin jika kita bicara tentang PLTS jika kita membangun di satu area industri kemudian ada PLTS-nya juga. Nah itu mungkin dari sisi developer-nya apakah lahan ini lebih menguntungkan dibangun PLTS ataukah lebih untung dibangun pabrik lagi alias mungkin pemukiman alias real estate," jelas Arief dalam kesempatan nan sama.

Langkah mitigasi nan tengah dikaji pemerintah adalah melalui konsep Renewable Energy Zone alias area daya terbarukan nan terintegrasi. Skema tersebut diharapkan dapat mempermudah penanammodal lantaran penyediaan lahan direncanakan untuk difasilitasi langsung oleh negara guna menekan biaya investasi di awal.

"Harapannya jika dari kami tentunya dari pemerintah bisa memfasilitasi untuk lahan ini. Jadi lahan itu bukan sesuatu nan dikompetisikan," pungkas Arief.

(pgr/pgr)

Add