Prabowo Singgung Lagi Kasus Dadan Dijerat Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto kembali menyinggung kasus dugaan korupsi nan menjerat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus mantan personil tim suksesnya, Dadan Hindayana.

Ia mengaku tak pandang bulu dalam menegakkan kasus korupsi, termasuk bagi orang dekatnya nan disebut juga tak kebal hukum.

"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim master saya. Saya nan angkat di Kepala BGN. Saya juga nan serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, mengutip rilis Bakom RI, Rabu (16/9).

Selain itu, Prabowo juga menyebut penyitaan aset Hotel Sultan menjadi contoh lainnya. Meski dimiliki oleh Pontjo Sutowo nan merupakan kawannya, norma tetap dijalankan dengan tegas.

Ia mengakui pada proses penyitaan aset Hotel Sultan itu, banyak pihak nan mencoba melakukan lobi.

"Hotel Sultan itu, wah nan lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya enggak ada kawan, ini negara," ucapnya.

Selain itu, Prabowo juga mengungkit momen saat dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019.

Ia mengaku saat itu melarang orang-orang dekatnya untuk berbisnis dengan Kementerian Pertahanan demi menghindari bentrok kepentingan.

"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua family saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya bakal menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari upaya di Kementerian Pertahanan," ucapnya.

Hal nan sama dilakukan Prabowo saat menjadi Presiden. Ia mengakui partai mereka telah mengingatkan kepada personil partainya, Gerindra bahwa dia tak pandang bulu jika ada anggotanya nan melakukan kesalahan.

"Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berbicara hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan lantaran saya Presiden, jika Anda salah, saya enggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra nan ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," kata dia.

(mnf/dal)