Komitmen Kapolri Berantas Impor Tekstil Ilegal Diapresiasi

ilustrasi(Antara)

Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nan berkomitmen memberantas praktik impor ilegal. Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan industri tekstil nasional nan tengah berada dalam keterpurukan.

Karyono memandang keterlibatan aktif Polri sebagai sinyal positif kehadiran negara dalam melindungi keberlanjutan industri manufaktur domestik. Menurutnya, tekanan terhadap pertumbuhan industri dalam negeri selama ini sangat dipengaruhi oleh aspek struktural berupa rembesan peralatan impor ilegal.

"Impor terlarangan telah lama menjadi aspek struktural nan secara konsisten menekan pertumbuhan industri dalam negeri. Keterlibatan Polri dalam mengatasi impor terlarangan memberikan angan baru bahwa negara serius memberikan perlindungan nyata kepada industri domestik," ujar Karyono, Rabu (16/9/2026).

Pentingnya Pengawasan Publik

Meski mendukung penuh langkah kepolisian, Karyono mengimbau masyarakat dan publik luas untuk tetap mengawal penerapan penegakan norma tersebut di lapangan. Ia menekankan bahwa pengawasan publik sangat krusial guna memastikan konsistensi Polri, terutama saat berhadapan dengan jaringan mafia penyelundup.

"Pengawasan itu untuk menjamin bahwa negara bakal konsisten menangani masalah impor ilegal, terutama ketika berhadapan dengan jaringan penyelundup nan mempunyai hubungan dan sumber daya nan tidak kecil," tegas Karyono.

Tiga Ancaman Industri Tekstil

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menyapu bersih praktik impor terlarangan saat menghadiri peringatan HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Listyo mengidentifikasi tiga ancaman utama nan menghimpit industri tekstil lokal:

• Masifnya peralatan impor ilegal.
• Tekanan ekonomi global.
• Lonjakan impor nan tidak terkendali.

Sebagai solusi, Kapolri memastikan pengawasan bakal diperketat secara menyeluruh melalui pendekatan lintas lembaga. Fokus pengawasan mencakup pintu masuk pelabuhan, pemeriksaan kelengkapan arsip impor, hingga pemantauan pengedaran peralatan di pasar domestik guna memastikan keadilan bagi pelaku industri dalam negeri. (E-3)