Prabowo Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, Pendapatan Kelas Menengah dan Lapangan Kerja Disorot

Prabowo Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, Pendapatan Kelas Menengah dan Lapangan Kerja Disorot

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Nusantara, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan agar arah kebijakan RAPBN 2027 memprioritaskan pengamanan kelas menengah nan saat ini terus mengalami penurunan kelas. 

Penurunan daya beli golongan masyarakat kelas menengah dinilai menjadi salah satu persoalan krusial nan belum teratasi dengan optimal hingga kini. Intervensi kebijakan shopping negara nan lebih taktis dan tepat sasaran dipandang mendesak untuk mengungkit kembali roda perekonomian nasional secarabmerata.

"Terutama mengatasi persoalan ekonomi nan belum bisa diatasi sekarang adalah kelas menengah nan mengalami penurunan, jadi gimana shopping APBN ini diarahkan pada pembuatan lapangan pekerjaan, dan pada sektor-sektor nan bisa alias berangkaian dengan income dan pekerjaan kelas menengah," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M Faisal, dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/8/2026).

Selain alokasi pengamanan kelas menengah, Faisal menekankan bahwa RAPBN 2027 juga kudu menyeimbangkan ketahanan fiskal dalam negeri dengan menjaga defisit anggaran tetap di bawah periode pemisah 3 persen. 

Langkah kehati-hatian ini dinilai sangat berdasar mengingat postur utang Indonesia nan sudah tergolong besar, nan sebagian merupakan akumulasi pembiayaan darurat selama masa pandemi Covid-19 lalu. 

Imbasnya, beban pembayaran angsuran pokok dan kembang utang sekarang melonjak signifikan, sehingga memaksa pemerintah untuk mengelola anggaran secaravjauh lebih inovatif dan efisien.

Faisal mewanti-wanti pentingnya menghindari kebocoran serta memangkas pos shopping negara nan tidak mendesak alias rentan mengalami bias faedah kepada golongan tertentu daripada masyarakat kelas bawah.

Sebagai langkah stimulan, pemerintah juga disarankan untuk merancang skema pemberian insentif nan lebih ramah bagi bumi upaya di sektor-sektor strategis. Pilihan instrumen non-belanja langsung dipandang jauh lebih efektif agar tidak memberikan beban tambahan pada pos pengeluaran anggaran negara secara langsung.

"Jadi utamakan untuk non-direct spending incentives ya pada sektor-sektor ini, baik dalam corak potongan pajak, potongan tarif impor, maupun juga subsidi," jelas Faisal.