Prabowo Pangkas Biaya Urus Bansos

Presiden Prabowo (kiri).(MI/Usman Iskandar)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial memangkas beban family tidak mampu. Jika sebelumnya penerima bansos bisa mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk mengurus pendaftaran, sekarang proses tersebut dapat dilakukan secara cuma-cuma dan jauh lebih cepat.

"Rakyat nan tidak mampu, tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa dia tidak mampu," kata Prabowo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo mengatakan digitalisasi pendaftaran bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan PKS telah melangkah di 153 kabupaten/kota nan tersebar di 38 provinsi. Hingga kini, lebih dari 3 juta family telah terdaftar. Jumlah tersebut diarahkan menuju sasaran 49 juta family pendaftar alias lebih dari separuh family Indonesia ketika sistem diterapkan secara nasional.

Menurut Prabowo, sistem baru tersebut juga memangkas proses verifikasi kepantasan penerima bantuan. Sebelumnya, family tidak bisa kudu mengeluarkan biaya untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, serta kehilangan waktu kerja.

Total pengeluaran itu disebut bisa mencapai Rp150 ribu. Kini, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. Tak hanya biaya, waktu pemeriksaan kepantasan juga dipangkas signifikan. Proses nan sebelumnya dapat menyantap waktu 75-200 hari sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit alias jam.

Prabowo menilai perubahan tersebut krusial agar masyarakat tidak dipersulit ketika mengakses kewenangan mereka atas support pemerintah. Negara, kata dia, juga tidak semestinya meminta masyarakat berulang kali menyerahkan info nan sebenarnya sudah dimiliki pemerintah.

"Rakyat juga tidak boleh acapkali menyerahkan info nan sebenarnya sudah dimiliki oleh negara," ujarnya.

Karena itu, digitalisasi perlindungan sosial bakal terus diperluas. Pemerintah tidak hanya menerapkannya pada bansos, tetapi juga pada beragam program support pemerintah dan subsidi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran, meningkatkan transparansi, sekaligus membikin akses support lebih mudah bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menghadirkan sejumlah penerima bansos. Salah satunya Susana dari Kabupaten Bogor nan bekerja sebagai pekerja harian mengupas bawang dengan bayaran Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako disebut membantu Susana mempertahankan pendidikan anak-anaknya.

Penerima lainnya, Margarita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, menghadapi kondisi ekonomi nan susah sejak mini dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, Margarita tetap berbisnis sekaligus merawat tantenya nan berumur 80 tahun. Bantuan sosial berupa beras dan minyak menjadi salah satu penopang kehidupan keluarganya.

Prabowo menegaskan support sosial bukan dimaksudkan untuk menggantikan upaya masyarakat. Pemerintah justru mau memastikan support tersebut menjadi penopang agar masyarakat tetap bisa memperkuat dan mengembangkan kehidupannya. "Negara datang bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara datang agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," kata Prabowo. (Mir/P-3)