Presiden Prabowo Subianto menyorot penyelundupan nan tetap terjadi di Indonesia. Ia meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk bertindak.
"Pekerjaan kita tetap berat, perjalanan mash panjang, kebocoran tetap terjadi, penyelundupan tetap terjadi, Panglima TNI-Kapolri-Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga nan tugasnya untuk menghentikan penyelundupan, gunakan segala kewenangan nan ada pada Anda untuk menegakkan itu," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kejagung, Jumat (10/4/2026).
Ia juga lembaga-lembaga lain di semua tingkatan untuk bekerja sama. Terutama dalam menegakkan hukum.
"Saya sangat setuju norma adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara, tanpa kekayaan bangsa dan negara tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tak ada pilihan bagi kita," tuturnya.
Di kesempatan nan sama, Prabowo mengaku senang lantaran pemerintahannya sukses menyelamatkan duit negara dengan total Rp 31,3 triliun. Prabowo mengatakan duit ini sukses diselamatkan di kepemimpinannya nan baru 1,5 tahun ini.
"Kita hari ini datang dalam aktivitas penyerahan hasil pengamanan keuangan, dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2026 sebesar Rp 11.420.104.815.858, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, bahwa perihal ini terjadi acapkali di dalam pemerintahan nan saya pimpin baru 1,5 tahun ini," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kejagung, Jumat (10/4/2026).
Prabowo merincikan selama Oktober 2025 ini, pemerintahannya sudah menyelamatkan duit negara total Rp 31,3 triliun. Salah satunya, duit nan diselamatkan ini berasal dari kasus tindak pidana korupsi.
"Pada Oktober 2025, kita sukses menyelamatkan duit negara sebesar Rp 13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian akomodasi eksport crude palm oil dan turunannya, selang dua bulan kemudian pada Desember 2025 kita kembali sukses selamatkan duit Rp 6,625 triliun, dan hari ini 10 April kita sukses menyelamatkan Rp 11,420 triliun," ucapnya.
"Dengan demikian total duit tunai nan sukses kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp 31,3 triliun," imbuhnya.
Seperti diketahui, pada Oktober 2025, Kejagung telah menyita duit senilai Rp 13.255.244.538.149 mengenai kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit periode 2021-2022. Kemudian pada Desember 2025, Kejagung juga menyerahkan duit Rp 6.625.294.190.469.74 kepada negara melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
(isa/dhn)
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·