Prabowo Minta Cabut Izin Tambang Nggak Jelas di Hutan Lindung, Bahlil Buka Suara

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera pertimbangan tambang-tambang di dalam area rimba lindung, rimba konservasi, maupun cagar alam.

Evaluasi tersebut Perintah Prabowo Subianto dalam rapat kerja pemerintah pada 7 April 2026. Bahlil mengatakan pemetaan terhadap letak sudah dilakukan, namun Bahlil enggan merinci lebih lanjut.

"Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden lantaran hanya dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya bakal eksekusi lantaran pemetaannya sudah. Totalnya ya kelak kita bakal sampaikan berapa jumlah luasan nan bakal dilakukan penyesuaian," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Selain tambang, Bahlil juga bakal mengevaluasi tambang nan berada di wilayah rimba nan belum ada izin pinjam pakai area rimba (IPPKH) maupun izin nan tidak dapat dikonversi sesuai ketentuan.

"Termasuk adalah di wilayah hutan-hutan nan belum ada izin IPPKH-nya dan izin nan tidak dapat dikonversi," terang Bahlil.

Perintah Prabowo

Sebelumnya, Bahlil mendapat perintah baru dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditugaskan membereskan tambang-tambang terlarangan nan merugikan negara.

Prabowo menerima laporan ratusan tambang terlarangan di rimba lindung. Dirinya juga bakal mengecek lebih lanjut ke Kementerian Kehutanan.

"Saya juga perintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, IUP nggak jelas di rimba lindung, dan di hutan-hutan. Saya cek Menhut, Menhut ini oke juga ya. Dia belum kasih izin pangkas kayu," kata Prabowo dalam Taklimat pada Rapat Kinerja Pemerintah personil Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Bahlil diminta Prabowo mengevaluasi tambang-tambang tersebut alias apalagi mencabut izin usaha. Prabowo menegaskan saat ini pemerintah tidak bakal berbelas iba lantaran lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

"Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, jika nggak jelas cabut semua itu IUP-IUP. Kita nggak ada waktu untuk terlalu iba sekarang. Kita bela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco family itu nomor berapa-berapa," tegas Prabowo.

Prabowo sempat bertanya ke Bahlil berapa lama dia bisa mengerjakan tugas tersebut. Bahlil sempat meminta waktu dua minggu tapi Prabowo mau tugas itu diselesaikan dalam waktu satu minggu.

"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo.

"Dua minggu," jawab Bahlil.

"Enak aja dua minggu. 1 minggu!" pinta Prabowo nan kemudian disanggupi Bahlil.

(hrp/hns)