Prabowo: Lanjutkan Reformasi Pasar Modal RI dengan Demutualisasi

Presiden Prabowo Subianto meminta izin dan support seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan langkah demutualisasi pasar modal Indonesia. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta izin dan support seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan langkah demutualisasi pasar modal Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal guna mendorong transparansi, integritas, serta daya saing di tingkat global.

Hal nan mendasari langkah tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memulai pembersihan dan pembenahan mendasar di industri pasar finansial domestik.

“Dalam upaya membangun bursa nan credible, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka nan melanggar patokan bursa diberi sanksi,” ujar Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kepala Negara menegaskan proses tersebut bakal diakselerasi melalui skema demutualisasi bursa agar Indonesia mempunyai pasar finansial nan sejajar dengan bursa dunia utama.

“Kita juga bakal melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi bakal membawa pasar modal Indonesia ke standar bumi dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu nan terbesar di dunia,” tegas Prabowo.

Prabowo menggarisbawahi bahwa tata kelola pasar modal nan sehat bukan sekadar pemenuhan izin keuangan, melainkan instrumen krusial untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memperluas akses permodalan bagi pelaku upaya nasional.

“Pasar modal nan bekerja dengan baik ini adalah masalah keadilan, soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan akibat usahanya,” paparnya.