Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bagian Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat melakukan rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Rabu (8/4/2026). Dua pengarahan itu mengenai menjaga rasio utang dan perjanjian finansial antara bank sentral.
Dalam rapat itu dihadiri seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I, hingga Direktur Utama BUMN.
"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%, demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3%. Dan juga ini dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga, usai rapat.
Kemudian menurut Airlangga, presiden juga memberikan pengarahan untuk untuk mendorong stabilitas keuangan. Dengan perjanjian pertukaran mata duit melalui bank sentral alias Bilateral Currency Swap.
Airlangga mengatakan, stabilitas finansial domestik juga baik, dengan persediaan devisa hingga akhir Februari US$ 151,9 miliar.
"Kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan Bilateral Currency Swap untuk dilanjutkan. Dan beberapa negara sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan. Ke depan beberapa negara juga perlu di dorong," kata Airlangga.
Airlangga lebih lanjut menambahkan pemerintah juga menurunkan biaya haji sebesar Rp 2 juta, di tengah kenaikan nilai avtur. Nantinya beban biaya itu bakal diserap melalui APBN, sebesar Rp 1,77 triliun untuk 220 jamaah haji.
Sementara, Airlangga menyampaikan dalam rapat, kondisi perekonomian dalam kondisi baik, dengan pertumbuhan di kuartal 4 - 2025 mencapai 5,39%. Selain itu juga nilai BBM maupun nilai minyak bumi (WTI) turun ke US$ 96,7 per barel, dan US$ 95,23 per barel dari referensi Brent.
"Tadi disampaikan juga kepada bapak presiden kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB, ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di 2025, 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," kata Airlangga, saat memberikan keterangan.
Lebih lanjut, menurut Airlangga, Kementerian ESDM juga menyepakati untuk menerapkan B50 per 1 Juli demi meningkatkan penghematan sebesar Rp 48 triliun. Selain itu penerimaan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 14,3% alias mencapai Rp 462,7 triliun.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·