Prabowo Ingin Semua Warga RI Punya Rekening Bank, Kasih Tugas ke BRI & BSI

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia mempunyai rekening bank. Untuk mendukung rencana tersebut, BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) diminta mempersiapkan rekening bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas berbareng Prabowo. Pemerintah sebelumnya membahas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia serta tingkat inklusi dan literasi finansial nasional.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar masyarakat Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Airlangga menjelaskan, pemerintah bakal menggunakan info kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya bakal dipadankan dengan sistem nan terdapat di Bank Indonesia (BI).

"Dan kelak info nan dipakai adalah info dari Dukcapil. Dan info dari Dukcapil itu tentunya kelak bakal dipadankan dengan sistem nan ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan nan kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," jelas Airlangga.

Ke depan, rekening nan dipersiapkan tersebut juga bakal dimanfaatkan untuk menyalurkan beragam program pemerintah kepada masyarakat. Namun, Airlangga belum merinci program apa saja nan nantinya bakal disalurkan melalui rekening tersebut.

"Nah ini nan disiapkan agar literasi dan juga inklusif finansial kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari nan sudah kita capai. Nah tentu ke depannya beragam program kelak bakal dikirimkan kepada rekening-rekening nan disiapkan untuk penduduk negara tersebut," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, langkah tersebut disiapkan untuk semakin meningkatkan tingkat inklusi dan literasi finansial masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei alias sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) nan disampaikan Airlangga, tingkat inklusi finansial Indonesia telah mencapai 93,62%.

Sementara itu, tingkat literasi finansial tercatat sebesar 69,57%. Airlangga menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar literasi finansial negara-negara OECD nan disebut berada pada level 63%.

"Sebetulnya angka-angka ini adalah nomor nan relatif baik. Jadi jika dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi finansial di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%," ujarnya.

(hns/hns)