Prabowo: Harga Kekayaan Indonesia Tak Boleh Lagi Ditentukan Negara Lain

Untuk itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah BUMN nan bekerja memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Dengan demikian, ekspor sumber daya alam bakal dilakukan melalui satu pintu di PT DSI.

"Kita juga kudu melakukan investasi besar di bagian industrialisasi berasas hilirisasi. Kita kudu memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi faedah sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut ekonomi Pancasila juga merupakan ekonomi egaliter alias ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah bakal memperkuat koperasi sebagai salah satu instrumen untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.

"Usaha mini dan menengah kudu kita perkuat dan desa kudu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rakyat kudu menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi perangkat pembangunan," ujarnya.

Terakhir, Prabowo menegaskan ekonomi Pancasila merupakan ekonomi nan berkeadilan sosial sebagai tujuan perjuangan bangsa. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kudu melangkah beriringan dengan pemerataan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

"Atas dasar itulah, pemerintah saat ini melakukan beragam langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita nan lebih berani. Kita sedang dan bakal menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi hadapan nan sejalan dengan Pancasila," pungkas Prabowo.