Jakarta -
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlindungan sosial (Perlinsos) kudu semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya nan dilakukan pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran support sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.
"Per hari ini digitalisasi pendaftaran support sosial untuk program PKH, dan (BPNT alias Sembako). Telah melangkah di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi," kata Prabowo, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).
"Lebih dari 3 juta family telah terdaftar menuju sasaran 49 juta family pendaftar, alias lebih dari 50% family Indonesia pada saat implementasi," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu nan sebelumnya kudu dikeluarkan masyarakat tidak bisa untuk mengakses bansos.
Sebelumnya, family pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja nan hilang.
"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kepantasan nan sebelumnya dapat menyantap waktu 75-200 hari," jelas Prabowo.
"Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit alias jam," sambungnya.
Prabowo menegaskan masyarakat kurang bisa tidak semestinya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.
"Rakyat nan tidak bisa tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa dia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh acapkali menyerahkan info nan sebenarnya sudah dimiliki oleh negara," kata Prabowo.
Digitalisasi, lanjut Prabowo, bakal terus diperluas tidak hanya pada program support sosial, tetapi juga support pemerintah dan subsidi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan agenda pro-kesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa dan memperkenalkan dua penerima faedah nan datang langsung. Keduanya menjadi gambaran nyata akibat program perlindungan sosial.
Salah satunya Susana dari Kabupaten Bogor nan bekerja sebagai pekerja harian dengan bayaran Rp 700.000 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.
"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," jelas Prabowo.
Selain itu, datang penerima support sosial asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Margarelitha Rohi.
Sejak mini hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, pada usia 38 tahun, Margarelitha tetap berbisnis sekaligus merawat bibinya nan telah berumur 80 tahun.
"Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi (salah satu) penopang keluarganya," kata Prabowo.
Prabowo menekankan kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan support untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Negara datang bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara datang agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," pungkasnya.
(anl/ega)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·