Prabowo Mau Tingkatkan LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Ini Alasannya

Presiden Prabowo Subianto hendak mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Alasannya, agar seluruh pengadaan peralatan dan jasa baik di tingkat pusat dan wilayah melalui satu pintu.

Prabowo mengungkapkan rencana itu saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rapat paripurna penyampaian RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Berdasarkan info LKPP, Prabowo mengatakan konsolidasi pengadaan pemerintah wilayah (pemda) saat ini menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026.

Menurut Prabowo, jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari shopping pengadaan Rp 1.200 triliun.

"Artinya efisiensi dalam satu bisa mencapai Rp 360 triliun. Ini bukan nomor nan kecil," kata Prabowo.

Dengan nilai setara USD 20 miliar, bagi Prabowo, pemerintah bisa melakukan banyak untuk faedah masyarakat. Prabowo mencontohkan penghematan layar pandai interaktif nan dibeli oleh pemda dapat dibeli Rp 26 juta per unit.

"Karena itu saya melaporkan di sini pemerintah bakal segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan peralatan dan jasa nan serupa. Kita bakal tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita minta support Dewan Perwakilan Rakyat nan saya hormati," ujarnya.

Kebutuhan beragam kementerian, lembaga, dan pemda, menurut Prabowo bakal dihimpun dipusatkan. Spesifikasi bakal distandardisasi serta volumenya bakal disatukan. Proses pengadaan pemerintah bakal dilakukan secara digital, transparan, kompetitif, dan akuntabel.

"Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh nilai dan mutu nan lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada argumen untuk kita tidak lakukan itu, tidak ada argumen masing-masing lembaga tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," imbuhnya.

(rfs/imk)