Prabowo: Bursa Karbon Indonesia Adopsi Standar Dunia untuk Rakyat

Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-PDD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan sistem nilai ekonomi karbon nan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-PDD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia sekarang telah mempunyai sistem registrasi unit karbon untuk pertama kalinya. Selain itu, pemerintah telah mendirikan dan mengoperasikan bursa nilai ekonomi karbon dengan mengangkat standar karbon bumi sebagai langkah nyata pengurangan emisi.

"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah melangkah dengan mengangkat standar karbon dunia," ujar Prabowo.

Menurut Presiden, perlindungan terhadap hutan, termasuk rimba lindung, menjadi pilar utama dalam menekan emisi karbon. Upaya konservasi ini tidak hanya bermaksud menjaga lingkungan, tetapi juga membuka kesempatan pendanaan dari negara-negara penghasil emisi besar melalui sistem nilai ekonomi karbon.

"Hutan nan kita jaga, rimba lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi dan untuk itu bangsa-bangsa nan keluarkan emisi nan besar, dia bersedia bayar kita," lanjutnya.

Prabowo menekankan bahwa pengembangan ekonomi hijau tidak boleh sekadar menjadi agenda pelestarian lingkungan global. Ia menuntut adanya akibat ekonomi nan nyata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Ekonomi hijau kudu memberi faedah kepada rakyat kita. Kita bangun, tetapi kudu menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita," tegas Presiden menutup pernyataannya. (Ant/Z-10)