, JAKARTA, – Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat Aisyiyah mengusulkan pembaruan pedoman penanganan darurat bencana. Usulan ini bermaksud untuk mengoptimalkan pemenuhan gizi ibu dan anak selama masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Ketua LLHPB PP Aisyiyah Rahmawati Husein menekankan pentingnya memastikan kebutuhan balita terpenuhi sejak fase darurat. Ia mencontohkan kondisi di Tamiang nan tetap berada dalam transisi darurat meski musibah telah berlalu enam bulan.
“Jadi memang krusial itu memastikan kebutuhan balita saat darurat dan pemulihan. Karena darurat itu penting, apalagi transisi daruratnya saja tetap melangkah sampai sekarang di Tamiang. Sudah enam bulan tetap transisi darurat,” kata Rahmawati dalam forum laporan publik, dikutip di Jakarta, Minggu.
Rahmawati nan juga merupakan Anggota Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan, kondisi gizi anak pada masa pemulihan sangat dipengaruhi oleh penanganan sejak fase darurat. Oleh lantaran itu, pemenuhan kebutuhan gizi tidak boleh hanya dibahas setelah musibah mereda, melainkan kudu menjadi perhatian sejak awal respons kemanusiaan dilakukan.
Panduan Kemenkes Perlu Disempurnakan
Menurut dia, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sebenarnya telah mempunyai Panduan Operasional Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak dalam Situasi Darurat nan disusun pada tahun 2014 dan 2019. Namun, berasas beragam pengalaman di lapangan, pedoman tersebut dinilai perlu disempurnakan agar lebih bisa menjawab tantangan pemulihan masyarakat pascabencana.
“Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah punya pedoman operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita. Itu tahun 2019 dan ada sebelumnya tahun 2014. Mungkin usulan kita dari aktivitas hari ini bisa untuk penyempurnaan itu,” ujarnya.
Salah satu poin nan perlu diperkuat dalam standar operasional prosedur (SOP) tersebut adalah kualitas support pangan nan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Rahmawati menilai pengedaran support pada masa darurat tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kalori, melainkan kudu memperhatikan kandungan gizi nan dibutuhkan anak-anak.
Ia mencontohkan bahwa di lapangan tetap sering ditemukan support pangan berupa makanan instan dan produk nan kurang mendukung kebutuhan gizi jangka panjang anak, seperti mi instan, biskuit, dan kental manis.
“Bagaimana membangun kesadaran itu penting. Jadi kegiatan-kegiatan pada saat tanggap darurat itu tidak hanya aktivitas pemberian makanan nan tadi juga tidak tepat, ada makanan instan kemudian kental manis, tetapi membangun kesadaran gizi dari kandungan itu menjadi penting,” kata Rahmawati.
Libatkan Perempuan dan Komunitas Lokal
Selain aspek pangan, dia menekankan pentingnya melibatkan wanita dan organisasi lokal dalam proses pemulihan. Masyarakat setempat dinilai lebih memahami sumber pangan lokal nan tersedia di wilayah mereka.
Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Budi Setiawan menilai aspek gizi golongan rentan perlu diintegrasikan ke dalam pengelolaan dapur umum sejak masa darurat hingga pemulihan. Menurutnya, dapur umum tidak hanya berfaedah menyediakan makanan, melainkan juga memastikan kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui terpenuhi.
“Di masa pemulihan ini makanan instan perlu dihentikan. Setiap dapur umum hendaknya mempunyai pedoman nan jelas mengenai kebutuhan gizi golongan rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Budi.
Konten ini diolah dengan support AI.
sumber : antara
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·