Potensi Tekan Impor 75%, Reformasi Subsidi DME Jadi Kunci Keberhasilan

46 menit yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib program subsidi daya nasional sekarang berada di persimpangan jalan. Selama ini, ketergantungan terhadap impor LPG membikin kegunaan APBN kurang optimal, mengingat shopping subsidi lebih banyak digunakan untuk menopang komoditas impor daripada menggerakkan sumber daya domestik.

Mengacu Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian ESDM tahun 2025, ketergantungan Indonesia terhadap gas impor terus memburuk dalam lima tahun terakhir. Dalam perihal ini, porsi impor LPG telah mendominasi lebih dari 75% konsumsi nasional.

Pada 2021, dari total konsumsi LPG sebanyak 8,36 juta ton, impor produk tersebut mencapai 6,34 juta ton. Angka impor ini kemudian melonjak menjadi 7,49 juta ton pada 2025 dari total konsumsi 9,24 juta ton.

"Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi jika nilai minyak bumi naik, pasti lebih besar lagi," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditulis Senin (11/5/2026).

Selain tekanan devisa, Bahlil juga menyoroti beban subsidi LPG di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nan terus merangkak.

Kementerian Keuangan mencatat shopping subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, kemudian sebesar Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.

''Tidak ada langkah lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku nan tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG," terang Bahlil.

Salah satu strategi nan digenjot guna menutup gap besar impor LPG adalah melalui hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) nan dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.

Proyek ini telah diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 di akhir April 2026.

Di samping itu, sejumlah akademisi dan pengamat memberi catatan kritis atas groundbreaking proyek tersebut. Pengamat daya sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), IwaGarniwa menilai keberhasilan DME sebagai substitusi LPG tidak hanya berjuntai padapembangunan pabrik, tapi juga butuh support dari sisi insentif fiskal dan konsistensi.

Dirinya bilang, DME perlu disokong oleh kepastian nilai batu bara dan stimulus kebijakan berupasubsidi agar nilai jualnya lebih terjangkau diterima masyarakat.

''DME sangat sensitif terhadap nilai batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika nilai batu bara di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,'' ujar Iwa dalam kesempatan terpisah.

Dalam perihal ini, Iwa mendorong dilakukannya reformasi subsidi daya secara berjenjang dari komoditas ke perseorangan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tanpa reformasi ini, insentif untuk beranjak ke jaringan gas (jargas), listrik, alias DME menjadi lemah.

Selain itu, pemerintah diminta mengembangkan parameter keahlian proyek ini. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pabrik DME, melainkan dari penurunan volume impor LPG, penghematan subsidi, dan penurunan intensitas emisi per kapita.

''Diversifikasi daya rumah tangga adalah rumor multidimensi nan menyangkut fiskal, ketahanan energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Keberhasilannya berjuntai pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan dan keahlian mengelola transisi secara berkeadilan," jelas Iwa.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menyusun peta jalan diversifikasi daya rumah tangga berdasarkan karakter wilayah.Misalnya, pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di kota besar nan dekat dengan jaringantransmisi gas, penggunaan kompor listrik di wilayah dengan surplus daya listrik, sertapemanfaatan DME di wilayah non-pipa seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan.

Dengan skema tersebut, potensi substitusi LPG diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun alias setara 55%-75% dari volume impor LPG saat ini.

Selain support kebijakan, Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pelaku upaya untuk mengembangkan prasarana DME.

''Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Tidak masalah. Tinggal membikin pabrik skala besar. Danantara bisa kerjasama dengan Pertamina nan sudah punya jaringan pengedaran nan matang dan terukur," tandas Hadi.

(dpu/dpu)

Add