Potensi Pajak Orang Super Kaya di RI Bisa Tembus Rp142 Triliun

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara dibangun melalui pajak masyarakat. Tapi tahukah Anda bahwa crazy rich alias masyarakat super kaya di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan negara berupa pajak senilai ratusan triliun.

Penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 mengungkapkan bahwa potensi penerimaan negara senilai R142 triliun jika seluruh super kaya dengan nilai aset di atas Rp84 Miliar di Indonesia dikenakan pajak kekayaan.

"Pajak Kekayaan 50 Triliuner senilai Rp93 Triliun merupakan potensi penerimaan negara dari akumulasi pajak sebesar 2 persen atas kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia," kata CELIOS dikutip Selasa (28/4/2026).

CELIOS mencatat Selama periode 2019-2025 kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat nyaris dua kali lipat, dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun pada 2026. Jumlah tersebut setara seperlima PDB Indonesia.

Peningkatan kekayaan tersebut dianggap miris lantaran di satu sisi terlihat ketimpangan nan sangat nyata terlihat.

"Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia setara seperlima PDB Indonesia," tulis CELIOS.

CELIOS melihat adanya ketimpangan kekayaan antara crazy rich Indonesia dengan umumnya penduduk. Selain itu, ketimpangan juga terlihat dari faedah dan 'mudharat' nan diterima oleh masyarakat biasa.

Menurut catatan CELIOS, Median kekayaan 50 orang super kaya di Indonesia pada 2026 mencapai Rp52,3 miliar, sementara median kekayaan masyarakat hanya Rp84,35 juta.

Ke depan, diperkirakan kesenjangannya makin lebar, di mana pada 2050, kekayaan median superkaya diproyeksikan melonjak 106% menjadi Rp107,7 triliun. Sebaliknya, median kekayaan masyarakat hanya naik 20% menjadi Rp101 juta.

"Sektor ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam ini menghasilkan untung besar bagi segelintir golongan Super Kaya. Sementara itu, biaya tambahan akibat kerusakan lingkungan justru ditanggung oleh masyarakat.," tegasnya.

Maka dari itu, CELIOS merekomendasikan pemerintah untuk mengenakan pajak kekayaan. Konsep pajak kekayaan sudah lama menjadi diskursus pengganti sebagai corak pungutan progresif tahunan berbasis pada total aset perseorangan dengan pengurangan komponen kewajibannya.

Berbagai negara telah menerapkan pajak kekayaan seperti Kolombia, Argentina, Bolivia hingga Norwegia mempunyai sistem pajak kekayaan sampai hari ini. Agresivitas pajak kekayaan nan lebih menyasar perseorangan ultra-kaya dapat melengkapi sistem pajak penghasilan secara efektif.

"Pajak kekayaan dikategorikan sebagai pajak progresif lantaran pembebanannya relatif lebih besar ditanggung oleh golongan kaya dibanding menekan golongan miskin dalam pajak regresif."

Pajak kekayaan tersebut didukung oleh masyarakat, menurut hasil CELIOS. Hasil survei CELIOS mengenai persepsi masyarakat terhadap pajak kekayaan juga mendapatkan support nan tinggi. Mayoritas masyarakat setuju jika pajak kekayaan diterapkan di Indonesia.

Mayoritas responden juga percaya bahwa pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar kelas masyarakat.

Dampak paling konkrit adalah penerimaan pajak negara bertambah sehingga perihal ini bisa mempertebal anggaran negara nan berfaedah sebagai peredam gejolak, seperti nan terjadi saat ini, di saat ketidakpastian ekonomi datang dari aspek eksternal.

"Penerimaan pajak bakal bertambah signifikan, artinya pemerintah dapat meningkatkan anggaran shopping untuk kegunaan perlindungan sosial tanpa meningkatkan tarif pajak nan sudah berlaku. Di saat krisis, pajak kekayaan juga dapat menjadi shock absorber bagi fiskal," tulis CELIOS.

Potensi pajak kekayaan bisa lebih optimal dengan threshold alias pemisah minimal pengenaan pajak kekayaan Rp84 miliar. Dengan tarif progresif 1-2%, potensi pajak kekayaan bisa mencapai Rp142,2 triliun per tahun. Jumlah tersebut nyaris 60% dari total pajak penghasilan nan dibayar seluruh pekerja di Indonesia.

Sebagai info pada kuartal pertama 2026, penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan Rp 43,3 triliun. Adapun PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tercatat mencapai Rp 61,3 triliun alias meningkat 15,8%. Sementara PPh final PPh 22 dan PPh 26 Rp 76,7 triliun alias meningkat 5,1%.

"Di tengah ketimpangan nan makin lebar, negara sebenarnya punya ruang untuk menarik kontribusi lebih besar dari golongan paling atas, bukan dari masyarakat biasa nan sudah terbebani," tegas CELIOS.

(haa/haa)

Add