Jakarta -
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau langsung pabrik genteng di area Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (Jabar).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program 'gentengnisasi' atas pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto guna memperkuat penggunaan material lokal dalam proyek perumahan nasional.
Ara menegaskan penyelenggaraan program gentengnisasi wajib melangkah sesuai dengan ketentuan dan tata kelola nan berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaksanaan program gentengnisasi ini kudu sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita mau program ini tidak hanya melangkah cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
Ara menjelaskan kunjungan ke Plered bermaksud memastikan kesiapan pelaku UMKM genteng lokal dalam memenuhi kebutuhan material perumahan, khususnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jabar, agar sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.
Selain BSPS, potensi penggunaan genteng lokal juga terbuka lebar di sektor rumah subsidi. Pada 2025, tercatat sebanyak 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat dengan kebutuhan sekitar 730 keping genteng per unit.
Pemerintah mendorong agar seluruh proyek tersebut memprioritaskan produk lokal.
"Tahun ini penyelenggaraan BSPS di Jawa Barat sebanyak 40.000 unit. Satu unit rumah memerlukan kurang lebih 300 pcs genteng," papar Ara.
"Jika kita sorong menggunakan genteng lokal dengan nilai sekitar Rp 2.300 per pcs, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp 27,6 miliar untuk UMKM genteng lokal," sambungnya.
Menurut Ara, langkah ini menjadi strategi konkret pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas melalui intervensi program nan nyata.
"Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, lantaran skalanya besar dan berkelanjutan," kata Ara.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan perlindungan asuransi bagi para pekerja industri genteng.
Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor informal.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) saat meninjau sentra produksi genteng di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.
KDM menjelaskan Pemprov Jabar bakal menanggung asuransi ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja pabrik genteng. Langkah ini diharapkan bisa memberikan rasa kondusif sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pekerja.
"Pemprov bakal masuk memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi para pekerja genteng. Ini corak perlindungan agar mereka bekerja dengan tenang dan lebih produktif," ujar KDM kepada para pekerja kreator genteng.
Meski demikian, KDM menekankan peningkatan kesejahteraan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. KDM mendorong para pengusaha genteng untuk turut berkontribusi dengan meningkatkan bayaran pekerja secara layak.
KDM menyoroti kondisi bayaran di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Cianjur, Garut, hingga Kuningan, nan menurut pantauannya tetap berada di bawah Rp 50.000 per hari.
"Kalau upahnya hanya Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu, susah bagi pekerja untuk keluar dari kemiskinan. Maka pengusaha juga kudu meningkatkan upah, minimal ada kenaikan nan berdampak," kata KDM.
Salah satu pengusaha genteng Farid Bambang, menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan bayaran pekerja perajin genteng. Namun, Farid mensyaratkan agar program Gentengisasi melangkah lancar terlebih dulu sehingga arus kas perusahaan stabil.
"Selama ini kita hanya memperkuat hidup, lantaran pesanan lesu. Kami siap menyesuaikan bayaran para pekerja setelah berjalannya program sehingga ada duit masuk," kata Farid.
Sebagai informasi, peninjauan tersebut dilakukan berbareng Gubernur Jawa Barat KDM, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady.
Kehadiran para tokoh ini mempertegas sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menyukseskan program perumahan rakyat.
(hnu/ega)
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·