Pemalangan di RSUP Jayapura, Kemenkes Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Terhambat

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) berbareng Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya (kedua kanan), Chairman of Sun Healthcare International Sun Seung-Hoon (kedua kiri), Dirut RSUP Prof Ngoerah I Wayan Sudana (ketiga kanan) dan( ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

KEMENKES Kesehatan (Kemenkes) prihatin atas tindakan pemalangan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, nan dilakukan sejumlah perseorangan sejak awal pekan ini.  Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, menegaskan bahwa rumah sakit merupakan akomodasi vital nan kudu tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apa pun.

“Kami sangat prihatin dengan adanya tindakan pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan angan untuk mendapatkan jasa kesehatan. Kami berambisi tindakan ini berjalan damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi kewenangan masyarakat untuk berobat,” kata Azhar, Sabtu (20/6).

Ia menambahkan, pemalangan nan menutup akses rumah sakit berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka nan memerlukan tindakan kegawatdaruratan.

“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien nan terlambat ditangani hanya lantaran akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.

Meski tindakan pemalangan berjalan sejak Rabu (17/6) di pintu utama, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan laporan terkini, jasa Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap, dan Rawat Jalan tetap beroperasi. Tercatat 2 pasien di IGD, 33 pasien Rawat Inap, dan 6 pasien di ruang Rawat Intensif tetap mendapatkan perawatan. Para pegawai shift sore juga tetap siaga melayani pasien.

Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan abdi negara keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengantisipasi situasi. Pihak rumah sakit juga telah menerbitkan info kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menginformasikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.

Aksi pemalangan tersebut diketahui berangkaian dengan adanya aspirasi dan tuntutan dari masyarakat budaya setempat mengenai kejelasan status lahan nan digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.

Kementerian Kesehatan berambisi persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui jalur musyawarah dengan pihak-pihak terkait, tanpa kudu mengorbankan kewenangan masyarakat Papua untuk memperoleh jasa kesehatan nan layak.

“Kami percaya, dengan perbincangan nan baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. nan terpenting, jasa kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkasnya. (H-4)