2 minggu yang lalu
Ilustrasi(Dok Istimewa)
Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memberikan catatan terhadap validitas metodologi riset nan digunakan dalam rilis indeks komparatif antarnegara oleh IndexMundi Global Surveys. Sorotan tersebut difokuskan pada aspek standardisasi ilmiah dan keandalan sistem penarikan sampel nan digunakan oleh platform internasional tersebut dalam memetakan persepsi publik.
Menurut Burhanuddin, sebuah konklusi riset nan dipublikasikan ke ruang publik idealnya kudu ditopang oleh metode penelitian nan ketat agar tidak menghasilkan konklusi nan bias alias kurang akurat.
"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel nan ketat," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2026).
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai bahwa sistem pengumpulan info melalui jajak pendapat daring terbuka mempunyai keterbatasan sistemik dalam menggambarkan kondisi populasi riil sebuah negara secara utuh. Dampaknya, info nan sukses dihimpun dinilai hanya mencerminkan akumulasi pandangan dari sebagian pengguna internet nan kebetulan memilih untuk berperan-serta dalam pengisian kuesioner pada platform tersebut.
"Data nan dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan info statistik empiris nan terverifikasi secara ilmiah," ujarnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan bahwa persoalan mendasar dalam model riset digital terbuka semacam itu adalah munculnya bias sampel (sampling bias). Hal ini terjadi lantaran karakter responden condong homogen, ialah hanya mencakup perseorangan nan mempunyai akses internet mapan, memahami teknologi, serta menguasai bahasa pengantar nan digunakan dalam situs web.
Kondisi tersebut membikin sampel tidak ditarik melalui metode random murni (probability random sampling). Akibatnya, komposisi responden tidak bisa merepresentasikan struktur demografi makro suatu negara, baik dari aspek sebaran usia, proporsi jenis kelamin, tingkat pendapatan, maupun keterwakilan klaster wilayah secara proporsional.
Di samping bias sampel, sistem pengumpulan info nan berkarakter sukarela (volunteer) juga dinilai membuka kesempatan terjadinya self-selection bias. Dalam skema operasional situs terbuka, siapa saja nan mengunjungi laman dapat mengisi survei secara bebas. Pola ini membikin opini nan terekam berpotensi didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu nan mempunyai sentimen ekstrem, baik nan sangat positif maupun nan sangat negatif terhadap suatu isu.
"Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian nan lenggang membuka celah bagi satu perseorangan alias golongan untuk mengisi survei acapkali menggunakan VPN alias perangkat berbeda guna memanipulasi ranking negara tertentu," tutur Burhanuddin.
Ia juga menyoroti aspek transparansi riset, terutama mengenai ketiadaan info publik mengenai jumlah pasti responden (sample size) nan menjadi dasar kalkulasi skor akhir di tiap-tiap negara. Menurutnya, ketiadaan pemisah minimum sampel membikin perubahan ranking sebuah negara menjadi rentan dipengaruhi oleh perubahan respons nan jumlahnya sangat sedikit. Lembaga tersebut juga dinilai kurang terbuka mengenai sistem pembersihan info (data cleaning) untuk menyaring gangguan dari bot, akun spam, maupun jawaban-jawaban nan tidak valid.
Secara akademis, Burhanuddin menyimpulkan bahwa keluaran info dari IndexMundi lebih tepat diposisikan sebagai parameter awal alias gambaran umum mengenai dinamika sentimen di ruang digital, bukan sebagai gambaran kondisi aktual nan terjadi di lapangan. Data tersebut disarankan untuk diverifikasi kembali menggunakan hasil studi dari lembaga-lembaga riset internasional nan menerapkan metodologi penarikan sampel secara ketat, seperti Transparency International alias Gallup Poll.
"Oleh lantaran itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama," pungkasnya. (H-2)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·