Flexing Pejabat: Ketika Panggung Digital Menggerus Kepercayaan Publik

Belakangan ini, ruang publik kembali diramaikan oleh sorotan terhadap style hidup sejumlah pejabat nan dipamerkan melalui media sosial. Unggahan mengenai kendaraan mewah, koleksi peralatan bermerek, liburan eksklusif, hingga beragam simbol kemewahan lainnya dengan sigap menyebar dan memancing beragam reaksi masyarakat. Sebagian orang menganggap perihal tersebut sebagai bagian dari kebebasan perseorangan menikmati hasil kerja nan diperoleh secara sah. Namun, tidak sedikit pula nan menilai bahwa tindakan tersebut kurang mencerminkan sensitivitas seorang pejabat publik, terutama ketika tetap banyak masyarakat nan bergulat dengan kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan beragam persoalan ekonomi lainnya.

Perdebatan tersebut sering kali berakhir pada pertanyaan sederhana: pantaskah seorang pejabat melakukan flexing di media sosial? Padahal, persoalan nan sedang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar unggahan mengenai barang-barang mewah. Fenomena ini menunjukkan gimana media sosial telah mengubah langkah pejabat membangun gambaran dirinya sekaligus mengubah langkah masyarakat menilai integritas, empati, dan kepantasan seseorang untuk memegang kedudukan publik. Dengan kata lain, nan dipersoalkan bukan semata-mata kemewahan itu sendiri, melainkan makna sosial nan lahir dari langkah kemewahan tersebut dipertontonkan kepada publik.

Ketika Media Sosial Menjadi Panggung

Sosiolog Erving Goffman melalui teori dramaturgi menjelaskan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya menyerupai sebuah pertunjukan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap perseorangan berupaya mengelola kesan (impression management) melalui front stage alias panggung depan, ialah ruang ketika seseorang menampilkan perilaku, simbol, dan penampilan tertentu agar dipersepsikan sesuai dengan gambaran nan mau dibangun. Pada era digital, media sosial telah menjadi panggung depan baru nan memungkinkan setiap orang membangun identitasnya di hadapan audiens nan jauh lebih luas dibandingkan hubungan tatap muka.

Bagi pejabat publik, panggung tersebut mempunyai akibat nan berbeda. Jabatan nan mereka emban membikin setiap unggahan tidak lagi dipahami sebagai ekspresi individual semata, tetapi juga sebagai representasi dari lembaga nan mereka wakili. Dalam perspektif Goffman, keberhasilan sebuah pagelaran tidak hanya ditentukan oleh tokoh nan tampil, tetapi juga oleh gimana audiens memaknai penampilan tersebut. Artinya, gambaran nan mau dibangun oleh pejabat melalui media sosial belum tentu sama dengan kesan nan diterima masyarakat. Ketika simbol-simbol kemewahan lebih dominan dibandingkan pesan mengenai kedekatan dengan persoalan publik, audiens dapat menafsirkan penampilan tersebut sebagai corak jarak sosial dan ketidakpekaan, meskipun mungkin bukan itu tujuan awal dari unggahan tersebut.

Ketika Kesan Lebih Berpengaruh daripada Niat

Di sinilah letak persoalan nan sesungguhnya. Banyak pejabat mungkin tidak bermaksud memamerkan kekayaan alias menunjukkan status sosial. Namun, dalam ruang digital, makna sebuah unggahan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh niat pengunggah, melainkan oleh gimana publik menafsirkannya. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan empati dari para penyelenggara negara, simbol-simbol kemewahan lebih mudah dibaca sebagai corak ketidaksensitifan dibandingkan sebagai pencapaian pribadi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah standar komunikasi pejabat publik. Jika sebelumnya legitimasi lebih banyak dibangun melalui kebijakan dan keahlian birokrasi, sekarang persepsi masyarakat juga dibentuk oleh gimana pejabat menampilkan dirinya di ruang digital. Setiap foto, video, maupun unggahan bukan lagi sekadar pengarsipan aktivitas pribadi, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan gambaran nan terus dinilai oleh masyarakat. Akibatnya, pemisah antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin tipis.

Lebih dari Sekadar Gaya Hidup

Pada akhirnya, persoalan flexing pejabat tidak dapat dipahami hanya sebagai perdebatan mengenai kewenangan perseorangan menikmati kekayaannya. nan sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap orang-orang nan menjalankan amanah negara. Dalam perspektif Goffman, seorang pejabat selalu berada di atas panggung ketika tampil di hadapan masyarakat. Setiap penampilan bakal membentuk kesan, dan kesan itulah nan kemudian memengaruhi langkah publik memandang bukan hanya perseorangan nan bersangkutan, tetapi juga lembaga nan diwakilinya.

Karena itu, menjaga kepercayaan publik tidak cukup dilakukan melalui penyusunan kebijakan nan baik alias pencapaian program kerja semata. Kepercayaan juga dibangun melalui keahlian memahami gimana setiap tindakan dan penampilan dibaca oleh masyarakat. Di era ketika satu unggahan dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik, panggung digital telah menjadi bagian dari ruang politik itu sendiri. Ketika panggung tersebut lebih banyak menampilkan simbol kemewahan daripada kepekaan sosial, nan perlahan terkikis bukan hanya gambaran seorang pejabat, melainkan juga kepercayaan publik terhadap lembaga nan semestinya mereka wakili.