PM Jepang Bakal Pangkas Pajak Makanan dan Minuman Jadi 1 Persen

Pemerintah Jepang berencana memangkas pajak penjualan untuk makanan dan minuman menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027, sebagai bagian dari janji kampanye Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (28/7), Takaichi diperkirakan bakal menginstruksikan Partai Demokrat Liberal (LDP) paling sigap pada Kamis (30/7) untuk mulai menyusun rancangan undang-undang (RUU) nan diperlukan guna merealisasikan kebijakan itu.

Harian Asahi, Nikkei, dan TBS sama-sama melaporkan tarif pajak makanan bakal dipangkas menjadi 1 persen. Namun, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan pemerintah tetap belum merampungkan pembahasan mengenai rencana pemangkasan pajak tersebut.

Rencana itu diperkirakan menelan biaya lebih dari ¥4 triliun alias sekitar USD 24,4 miliar per tahun. Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan sumber pendanaan, sehingga memicu kekhawatiran penanammodal terhadap kondisi fiskal Jepang dan berpotensi mempertahankan tekanan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.

Ekonom Daiwa Institute of Research, Akane Yamaguchi, menilai pasar sebenarnya telah mengantisipasi kebijakan pemangkasan tersebut.

"Keputusan ini pada dasarnya sudah tercermin dalam nilai pasar, tetapi kekhawatiran terhadap kondisi fiskal tetap ada," ujarnya.

Kebijakan itu muncul setelah panel lintas partai nan dibentuk untuk membahas pemotongan pajak kandas mencapai kesepakatan pada Senin (27/7). Perbedaan pendapat tetap terjadi mengenai sumber pembiayaan, apakah pemangkasan pajak kudu berkarakter permanen alias diganti dengan support tunai kepada masyarakat.

Mandeknya pembahasan pemotongan pajak konsumsi juga disebut jadi salah satu aspek nan menyebabkan tingkat support terhadap pemerintahan Takaichi menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan proposal nan diajukan Ketua Panel LDP Itsunori Onodera pada Juni, tarif pajak makanan bakal dipangkas dari 8 persen menjadi 1 persen mulai April. Selain itu, rumah tangga nan memenuhi syarat bakal menerima support tunai senilai sekitar ¥600 miliar per tahun mulai musim gugur 2027 untuk mengompensasi sisa beban pajak sebesar 1 poin persentase.

Takaichi sendiri telah berjanji memperjuangkan pemotongan pajak tersebut menjelang pemilihan umum pada Februari. Pada pemilu majelis tinggi tahun lalu, LDP tak memasukkan janji itu ke dalam kampanye, meskipun sebagian besar partai oposisi mengusung kebijakan serupa.

Hasilnya, LDP kehilangan kebanyakan di majelis tinggi, nan kemudian berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri saat itu, Shigeru Ishiba.

Pemerintah memilih menetapkan tarif 1 persen, bukan 0 persen, untuk mengurangi beban penyesuaian sistem kasir (cash register) di sektor ritel. Panel teknis sebelumnya memperkirakan penerapan tarif 0 persen memerlukan waktu sekitar satu tahun, sedangkan tarif di atas nol persen dapat memangkas waktu penerapan menjadi sekitar setengahnya.

Meski demikian, Yamaguchi mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

"Sekalipun pemotongan pajak konsumsi diterapkan, nilai peralatan kemungkinan tidak bakal turun sebesar nan diharapkan masyarakat. Artinya, faedah nan dirasakan rumah tangga bisa lebih mini dari nan diharapkan," katanya.