PKB Nilai Parliamentary Threshold hingga 7 Persen Masih Bisa Diterima

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mendukung kenaikan periode pemisah parlemen (parliamentary threshold) hingga 7 persen dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

“Bagi PKB lima sampai tujuh persen boleh. Tapi kan tetap kita kudu mendengar aspirasi nan lain ya, tapi bagi PKB periode sampai tujuh persen, lima, tujuh persen itu tetap boleh lah,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul mengenai usulan perubahan periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold dalam revisi RUU Pemilu.

Parliamentary threshold adalah periode pemisah perolehan bunyi minimal nan kudu didapatkan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Persyaratan ini wajib dipenuhi agar partai politik tersebut bisa diikutsertakan dalam penentuan perolehan bangku di parlemen.

Saat ini, periode pemisah parlemen nan bertindak sebesar 4 persen bunyi sah nasional untuk dapat memperoleh bangku di DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu nan berlaku.

Jazilul mengatakan, PKB hingga sekarang tetap mengkaji beragam masukan mengenai substansi revisi UU Pemilu. Karena itu, partainya belum menentukan sikap final terhadap sejumlah rumor krusial nan bakal dibahas.

“Nah bagi PKB, Undang-Undang Pemilu itu memang kudu dicermati lebih. Dan PKB terus bakal menerima masukan mengenai dengan Undang-Undang Pemilu. Jadi kelak pada saatnya PKB bakal mengambil sikap mengenai beberapa perihal nan krusial di Undang-Undang Pemilu, baik mengenai dengan presidential threshold, parliamentary threshold, dapil, pemilu serentak,” ujarnya.

Menurut dia, pembahasan revisi UU Pemilu tidak hanya menyangkut periode pemisah parlemen, tetapi juga sejumlah rumor lain nan perlu disinkronkan.

“Jadi di situ banyak sekali menunya, pasal-pasal nan kudu disinkronkan. Jadi posisi PKB saat ini mengkaji semua masukan nan ada, kita terbuka untuk menerima masukan,” tutur Jazilul.

Selain parliamentary threshold, sejumlah rumor nan diperkirakan menjadi pembahasan dalam revisi UU Pemilu antara lain presidential threshold, penataan wilayah pemilihan (dapil), serta kreasi penyelenggaraan pemilu serentak.