PKB Minta PDIP Tak Abu-abu, Deddy Sitorus: Urus Partai Sendiri!

Jakarta -

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid nan meminta PDIP bersikap tegas mengenai posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Deddy meminta Jazilul lebih konsentrasi mengurus partainya sendiri dari pada mencampuri urusan internal PDIP.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan lembaga Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Deddy menilai kader partai lain tak mempunyai kewenangan untuk mendesak PDIP mengambil sikap tertentu. Dia pun mempertanyakan status Jazilul nan meminta PDIP bersikap tegas.

"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apapun. Memangnya dia siapa?" ujarnya.

Deddy juga mengkritik penggunaan istilah oposisi nan disampaikan Jazilul. Menurutnya, konsep oposisi lebih dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensial seperti nan dianut Indonesia.

"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama mengenai parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer nan biasanya terdiri dari dua (kubu) partai dominan dengan ideologi nan saling bertentangan. Sehingga ketika satu (koalisi) partai menang dalam pemilu maka (koalisi) partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan," jelasnya.

Menurutnya, kegunaan pengawasan terhadap pemerintah dalam sistem presidensial dijalankan melalui sistem checks and balances oleh DPR. Dia menegaskan pengawasan bukan melalui oposisi.

"Di Indonesia kita menganut sistem presidensial di mana base ideologi nyaris seragam, Pancasila. Di mana perbedaan nyaris hanya bersikap kebijakan derivatif. Fungsi oposisi dalam konteks parlementer beranjak menjadi kegunaan checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika nan tidak mengenal terminologi oposisi umum dan berbeda dengan Inggris nan murni sistem parlementerian," paparnya.

"Jadi politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi nan diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi nan merupakan keharusan di sistem parlementer. Apakah Jazilul mengerti urusan ini alias tidak, jika mengerti dia mestinya tidak ngomong begitu," sambungnya.

Deddy menegaskan posisi PDIP saat ini sudah jelas berada di luar pemerintahan. Dia mengatakan partainya bakal menjalankan kegunaan penyeimbang kekuasaan.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, lantaran kebanyakan DPR sudah dikuasai oleh partai-partai nan masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" tuturnya.

"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia lantaran nggak paham, mau mengadu domba dengan pemerintah alias lantaran galau karena tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?" imbuh dia.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas mengenai posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap nan tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.

"Saya harap, mengambil sikap nan tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa nan menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam tindakan demo beberapa hari lalu.

Dia mengatakan saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya mengawal beragam program Prabowo agar melangkah sesuai target. Sebab itu, dia menilai diperlukan soliditas dan kejelasan sikap dari PDIP.

"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program melangkah sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua memerlukan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," ujarnya.

(amw/gbr)