PKB Dukung RUU Pemilu Jadi Usul Inisiatif Pemerintah

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu lebih baik jika menjadi usulan inisiatif pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mempercepat proses sinkronisasi pembahasan dengan beragam kepentingan fraksi di DPR.

“Ada baiknya memang dari pemerintah lantaran jika usulan dari pemerintah kan (Daftar Invetarisasi Masalah) DIM-nya lebih mudah disinkronkan dengan kepentingan partai-partai. Untuk mempercepat.” kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Meski demikian, Jazilul menegaskan PKB tidak mempermasalahkan andaikan RUU Pemilu nantinya berasal dari inisiatif pemerintah maupun usulan dari fraksi-fraksi di DPR. Hal nan paling penting, kata dia, pembahasan dilakukan secara terbuka dan melibatkan beragam masukan.

“Prinsipnya PKB mau usulan inisiatif pemerintah, mau usulan dari teman-teman fraksi, nan krusial pembahasannya terbuka, transparan, dan menerima banyak masukan dari masyarakat.” ujarnya.

Menurut Jazilul, kecepatan pembahasan bukan menjadi perihal utama dalam revisi UU Pemilu. Substansi patokan nan dihasilkan kudu bisa menyerap aspirasi publik dan memperkuat kualitas demokrasi.

“Kalau untuk mempercepat iya, namun sigap alias lambat itu bukan substansi. Substansinya bahwa produknya itu betul-betul menyerap aspirasi dari banyak pihak sekaligus membikin kerakyatan alias pemilu melangkah dengan kaidah-kaidah nan demokratis gitu.” tutur Jazilul.

Ia menambahkan, revisi UU Pemilu tidak hanya perlu membahas persoalan teknis seperti periode pemisah parlemen alias keserentakan pemilu, tetapi juga kudu menjawab persoalan lain dalam penyelenggaraan pemilu.

“Misalkan saat ini pemilu dianggap sangat kuat pengaruh money politic misalkan. Itu kan perlu dibahas juga, bukan hanya soal keserentakan, bukan soal hanya periode batas, tapi gimana membikin pemilu itu bersih.” kata dia.

Jazilul menilai tetap diperlukan masukan dari masyarakat mengenai upaya memperkuat transparansi dan penyelenggaraan pemilu agar lebih demokratis.

“Dan menurut saya ini belum banyak masukan dari masyarakat gimana membikin pemilu di Indonesia itu transparan dan bersih. Apa nan kudu dilakukan, penguatannya apakah ada di Badan Pengawas Pemilu, apakah di KPU, apa modelnya dengan pemilihan elektronik, itu kan kudu dicari juga masukan dari masyarakat. Masih ada waktu menurut saya,” pungkasnya.