PJJ Lagi, Mahasiswa Lagi: Mengapa Pendidikan Selalu jadi Tumbal Efisiensi?

Libur Lebaran dan Paskah 2026 baru saja usai. Namun, alih-alih disambut dengan antusiasme pembelajaran tatap muka di kampus, mahasiswa dan pengajar justru dihadiahi sebuah "kejutan" birokrasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026. Isinya? Penyesuaian pola kerja dan aktivitas akademik.

Lagi-lagi, layar gawai kembali menjadi ruang kelas utama. Mahasiswa semester lima ke atas dan pascasarjana "diimbau" untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara proporsional. Pegawai dan pengajar pun diminta bekerja dari rumah (work from home) setiap hari Jumat. Semua ini dilakukan dengan satu argumen besar: efisiensi daya nasional akibat gejolak nilai minyak bumi dan bentrok di Timur Tengah.

Namun, mari kita ajukan pertanyaan nan sedikit kritis: Mengapa setiap kali negara sedang melakukan "ikat pinggang", bumi pendidikan selalu menjadi nan pertama dipaksa untuk mengalah?

Efisiensi nan Salah Alamat

Dalam SE Nomor 2 Tahun 2026, patokan nan tertuang terasa sangat teknis, tapi dingin. Pimpinan kampus diwajibkan membatasi penggunaan kendaraan dinas dan operasional nan dianggap tidak mendesak. Suhu pendingin ruangan alias AC pun dipatok minimal 25 derajat Celsius.

Anda tidak sedang salah baca. Dingin sedikit sekarang bisa dianggap sebagai sebuah dosa anggaran nan tak termaafkan di tengah guncangan nilai minyak bumi akibat krisis di Timur Tengah. Namun, mari kita gunakan logika sederhana. Berapa liter bensin nan betul-betul terselamatkan dengan menyuruh mahasiswa semester lima ke atas mengurung diri di bilik kos?

Menghilangkan kehadiran bentuk mereka demi menekan beban listrik kampus adalah sebuah ilusi efisiensi nan pahit. Pemerintah seolah-olah menganggap bahwa aktivitas kognitif di ruang siber itu bebas energi. Faktanya, beban biaya tidak pernah betul-betul lenyap; dia hanya beranjak alamat. Dari gedung mentereng milik negara ke dompet tipis mahasiswa dan dosen. Laptop nan menyala berjam-jam, lampu kamar, hingga kuota internet, nan semuanya butuh daya nan kudu dibayar sendiri.

Negara mungkin bisa mengeklaim penghematan ribuan megawatt daya listrik secara nasional dan mengalihkannya ke sektor industri. Namun, mereka menutup mata bahwa jutaan rakyatnya sekarang kudu menanggung tagihan listrik nan membengkak demi menjalankan kebijakan nan sungsang ini. Digitalisasi proses perkuliahan memang efisien, tapi "mengusir" mahasiswa dari kelas demi penghematan bensin adalah kebijakan nan kehilangan arah kemanusiaannya.

Gajah di Pelupuk Mata: Anggaran MBG

Di tengah "puasa" daya nan dipaksakan secara sepihak kepada kampus-kampus kita, ada satu sosok "gajah" raksasa nan terus berpesta pora di meja anggaran negara. Namanya (teramat) jelas: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mari kita buka info dan bicara nomor dengan kepala dingin agar bening memandang duduk perkaranya.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan kebenaran nan cukup menyesakkan dada: realisasi anggaran MBG hingga 9 Maret 2026 saja sudah menembus nomor Rp44 triliun. Perlu diingat, nomor dahsyat itu baru mencakup sekitar 13,1 persen dari total pagu raksasa sebesar Rp335 triliun. Bayangkan, dalam satu bulan saja, program ini dengan rakus menyedot sekitar Rp19 triliun dari kas negara.

Sungguh sebuah ironi nan menyakitkan memandang standar dobel kebijakan kita. Kita memandang negara tampak begitu panik, apalagi nyaris histeris, menghadapi perubahan nilai minyak bumi akibat gejolak geopolitik. Akibatnya, atmosfer akademik di kampus seakan-akan dikorbankan, mahasiswa "diusir" dari ruang kelas, dan pengajar dipaksa mengajar di depan layar nan dingin demi dalih "efisiensi".

Sementara itu, shopping peralatan untuk MBG terus melesat tanpa rem, seolah kebal dari logika penghematan nan sedang digembar-gemborkan. Belum lagi buletin teranyar di mana Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pembelian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah videonya viral di media sosial, meskipun Kepala BGN mengeklaim pembelian tersebut menggunakan anggaran tahun 2025. Entah apa urgensinya.

Padahal, pengalaman saat libur Lebaran kemarin telah memberikan pelajaran berbobot nan sangat menarik untuk disimak. Penyesuaian operasional MBG selama masa libur terbukti secara nyata bisa meredam lonjakan shopping peralatan negara secara signifikan.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sendiri mengakui adanya potensi besar di sana. Beliau menyebut bahwa optimasi program MBG—mulai dari pengaturan pengedaran hingga skema penyajiannya—memiliki potensi penghematan mencapai nomor nan menggiurkan: sekitar Rp20 triliun.

Lalu, kita patut bertanya dengan nada nan menukik tajam: Mengapa potensi penghematan Rp20 triliun ini tidak dikejar lebih dulu secara agresif? Mengapa pemerintah tidak memilih untuk sedikit saja "mengistirahatkan" piring-piring makanan di wilayah-wilayah nan tidak mendesak alias wilayah dengan tingkat stunting rendah? Mengapa kudu mahasiswa nan dikunci di bilik kos dan dipaksa menelan pil pahit PJJ demi menghemat beberapa liter bensin? Selama kita lebih takut mengurangi porsi makan nan tidak cuma-cuma itu daripada mengurangi porsi ilmu, selama itu pula, prioritas bangsa ini sedang berada di persimpangan jalan nan salah.

Pendidikan Bukan Barang Cadangan

Memberikan WFH satu hari bagi pengajar dan PJJ bagi mahasiswa senior mungkin terlihat modern dan up-to-date di atas kertas. Namun, hubungan akademik tidak bisa sepenuhnya diganti dengan aplikasi. Ada proses mentoring dan pembinaan karakter, serta pendidikan nan memanusiakan manusia muda nan (pasti) lenyap setiap kali kita memilih jalur kabel daripada jalur fisik.

Negara seolah-olah menganggap pendidikan adalah variabel nan paling elastis. Paling mudah ditarik-ulur. Saat ada krisis, sekolah dan kampus "disuruh" daring. Padahal, kita sudah belajar banyak dari era pandemi sungguh mahalnya nilai sebuah learning loss.

Efisiensi daya adalah keharusan, tapi dia tidak boleh merampas kualitas pengajaran. Jika pemerintah berani memangkas perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen, itu langkah bagus. Namun, jika kudu mengorbankan diskusi-diskusi akademik di kampus hanya untuk menghemat daya listrik AC, kita sedang mempertaruhkan masa depan demi penghematan jangka pendek nan semu.

Capaian pembelajaran tidak boleh menjadi nomor dua di bawah ambisi swasembada daya nan dipaksakan. Kita kudu berani memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kebutuhan pendidikan semata. Jangan sampai piring-piring makan nan belum tentu terdistribusi sempurna ke wilayah 3T itu justru "memakan" kewenangan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman akademik nan utuh.

Pendidikan adalah investasi manusia, bukan sekadar pos pengeluaran nan bisa dipotong saat nilai minyak bumi sedang memanas. Sudah saatnya pemerintah berakhir menjadikan ruang kelas sebagai tumbal utama efisiensi. Fokuslah membenahi tata kelola program-program raksasa nan royal anggaran, sebelum mulai mematikan lampu di ruang-ruang kuliah.