Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo: Kepentingan Nasional Harus Diutamakan

Sedang Trending 3 jam yang lalu
 Kepentingan Nasional Harus Diutamakan Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Kabinet Paripurna "2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri" di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia kudu memprioritaskan kepentingan nasional di tengah situasi dunia nan penuh kerawanan. Ia mengingatkan kekayaan alam dan sumber daya nasional kudu dijaga agar tidak terus terkuras, sementara politik dan ekonomi sekarang semakin berangkaian dengan kepentingan keamanan negara.

"Inti nan saya sampaikan, kita sekarang berada dalam kondisi kudu survival. Kita kudu bertahan, kita kudu menyelamatkan kekayaan kita, kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah seumpama darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat," kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).

Prabowo mengatakan, situasi nan menuntut negara untuk memperkuat tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga sejumlah negara lain di dunia. Dalam kondisi tersebut, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat kudu menjadi prioritas utama dalam menentukan arah kebijakan.

Menurut dia, upaya menjaga kepentingan nasional kudu tercermin dalam politik luar negeri maupun kebijakan di dalam negeri. Indonesia, kata Prabowo, tetap perlu membangun hubungan baik dengan beragam negara tanpa mengorbankan kemandirian dalam menentukan sikap.

Ia menegaskan, politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip nan diwariskan para pendiri bangsa, ialah menghormati semua negara dan kekuatan besar. Prinsip itu juga menjadi dasar bagi Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

"Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," ujarnya.

Prabowo mengatakan, dirinya telah menjalankan pendekatan tersebut sejak tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, dia turut mengikuti garis kebijakan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

Dalam kunjungan ke beragam negara, Prabowo menyebut Indonesia berupaya mengakomodasi permintaan nan dapat dipenuhi demi menjaga hubungan bilateral. Pendekatan tersebut, menurut dia, membantu Indonesia memperluas hubungan sekaligus menjaga penerimaan negara lain terhadap Indonesia.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak mau terikat pada blok alias pakta militer mana pun. Indonesia tetap menghormati beragam kekuatan dunia, tetapi tidak mau terseret ke dalam persaingan blok militer.

Ia juga menekankan bahwa sikap tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi Indonesia nan menolak imperialisme dan penjajahan.

Di dalam negeri, Prabowo menyatakan kepentingan nasional kudu ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Karena itu, dia berupaya merangkul beragam kekuatan agar dapat bersama-sama menghadapi situasi dunia nan dinilainya semakin rawan.

Prabowo mengaitkan pandangan tersebut dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di bagian keamanan dan politik. Menurut dia, persoalan politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, terutama ketika beragam instrumen ekonomi mulai digunakan sebagai perangkat untuk menekan negara lain.

Ia pun meminta bumi akademis, khususnya para guru besar nan bertanggung jawab di bagian pendidikan, untuk melakukan pertimbangan terhadap langkah pandang nan berkembang di Indonesia. Salah satu kelemahan bangsa, kata dia, adalah kecenderungan elite terkotak-kotak dalam silo alias sekat sektoral.

Prabowo menilai pemisahan langkah pandang antara politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan tidak lagi memadai untuk memahami tantangan saat ini. Berbagai bagian tersebut saling memengaruhi dan kudu dipahami sebagai bagian dari kepentingan nasional nan lebih luas.

"Politik, ekonomi, sosial, pertahanan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekarang mata duit jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata. Sekarang pangan menjadi senjata. Beras menjadi senjata. Jadi, business tidak bisa kita pandang hanya murni business, tidak bisa," kata Prabowo. (Mir/I-1)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia
↑