PHK 2026 Melonjak, Tekanan Berat Ada di Sektor Riil

Gelombang PHK 2026 menunjukkan tekanan sektor riil tetap kuat akibat daya beli melemah(Dok. MI)

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) nan meningkat sepanjang 2026 dinilai menunjukkan tekanan terhadap sektor riil tetap kuat. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut tekanan itu terjadi di tengah pelemahan daya beli, tingginya suku bunga, dan kenaikan biaya produksi.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 23.470 pekerja terkena PHK selama Januari-Mei 2026. Konsentrasi terbesar terjadi di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur nan merupakan pedoman industri manufaktur nasional.

"Fenomena ini terjadi di tengah melemahnya daya beli masyarakat, turunnya kepercayaan konsumen, tingginya suku kembang referensi nan telah mencapai 5,75%, serta pelemahan rupiah nan meningkatkan biaya produksi terutama bagi industri nan berjuntai pada bahan baku impor," ujar Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman kepada Media Indonesia, Rabu (24/6).

Rizal mengatakan sektor nan paling rentan terdampak adalah industri padat karya. Sektor tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), dasar kaki, furnitur, elektronik, serta sebagian industri makanan dan minuman.

Menurut dia, sektor-sektor itu menghadapi tekanan berlapis. Selain permintaan domestik nan melambat, pelaku upaya juga berhadapan dengan persaingan impor nan semakin ketat dan kenaikan biaya operasional.

Perusahaan berorientasi ekspor juga menghadapi akibat akibat perlambatan ekonomi global. Kondisi itu membikin permintaan dari pasar utama, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok, belum sepenuhnya pulih.

Rizal menilai akibat lanjutan dari gelombang PHK perlu diwaspadai. PHK tidak hanya meningkatkan nomor pengangguran, tetapi juga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga nan selama ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Jika tren ini berlanjut, maka bakal terbentuk siklus negatif di mana pendapatan masyarakat turun, konsumsi melemah, penjualan perusahaan menurun, dan bumi upaya kembali melakukan efisiensi tenaga kerja," jelasnya.

Karena itu, Rizal menilai pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah untuk menahan tekanan lebih dalam pada sektor riil. Langkah pertama adalah konsentrasi pada pengamanan industri padat karya melalui insentif produksi.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan dari praktik impor nan merugikan, mempercepat investasi nan bisa menyerap tenaga kerja, serta menjalankan program reskilling dan upskilling agar pekerja terdampak dapat segera kembali terserap di pasar kerja. (Z-10)